IMM Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Sebut PDIP Reaktif Imbas Pilkada
IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggulirkan wacana agar Polri dikembalikan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Merespons hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza menolak dan menganggap wacana tersebut sebagai sikap reaktif terkait hasil Pilkada 2024.
"Pertama tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini. Kekalahan banyak calon kepada daerah dari Kader PDIP di beberapa wilayah strategis, menurut saya menunjukkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PDIP. Namun sepertinya menjadikan Polri sebagai kambing hitam dari kekecewaan kekalahan Pilkada," kata Riyan dalam pernyataannya kepada wartawan, Sabtu (30/11).
- Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, PDIP Diminta Buktikan Dugaan Polisi Tak Netral
- Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi
- Cak Imin Kecewa Respons Istana Hadapi Petisi dan Kritik Akademisi: Jangan Ditarik ke Politik
- Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Mengenai wacana pengembalian posisi Polri ke bawah naungan TNI dan Kemendagri, Riyan menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
"Menempatkan posisi Kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," tegasnya.
Menurutnya, ketimbang sibuk menunding Kepolisian, sebaiknya PDIP lebih banyak berbenah dan intropeksi kolektif serta belajar menerima realitas politik pada pilkada.
"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apa lagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, PDIP mendorong agar Polri dapat dikembalikan lagi di bawah naungan TNI atau Kemendagri.
"Kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata ketua DPP PDIP Deddy Sitorus di DPP PDIP, Kamis (28/11).
Deddy juga berharap agar tugas Bhayangkara nantinya dapat diubah di meja DPR RI. Di mana nantinya tugas baru yang diemban oleh Kepolisian hanya sebatas mengatur lalu lintas saja bahkan berpatroli di perumahan.
"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan, Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," ujarnya.
Dia mengharapkan Polri bisa lebih berwibawa dalam mengungkapkan beberapa kasus yang sering menjadi masalah.
"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi Kepolisian," jelas Deddy.