Ini alasan Mendagri coret anggaran sopir & kolam DPRD dari APBD DKI

Tjahjo mengaku, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas soal APBD yang harus betul-betul digunakan dan dirasakan untuk masyarakat. Tak hanya di Jakarta, jika APBD tidak ada manfaatnya untuk rakyat, Tjahjo mengklaim tidak segan-segan untuk langsung mencoretnya.

Sejumlah pos anggaran dalam APBD DKI Jakarta 2017 dicoret Kementerian Dalam Negeri. Ada sejumlah alasan mengapa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menyetujui beberapa pos anggaran yang masuk dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017.

"Pokoknya anggaran provinsi dan daerah itu bisa sah kalau sudah diteken Mendagri. Kami mengevaluasi setiap keputusan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Mana-mana yang tidak rasional, mana-mana yang ada indikasi markup, yang tidak ada payung hukumnya," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Jumat (30/12).

Tjahjo menegaskan, pihaknya tak begitu saja meneken APBD DKI Jakarta yang sudah disetujui DPRD. Satu per satu pos anggaran dipelajari dan yang tidak masuk akal langsung dicoretnya.

"Lebih baik kami arahkan untuk fokus daripada bangun kolam ikan, daripada bangun rumah jabatan kan lebih baik untuk infrastruktur yang ada di Jakarta. Jadi kami menerapkan di semua daerah apa yang menjadi skala prioritas," jelas Tjahjo.

"Kalau Jakarta kan jelas, infrastruktur jalan, membangun tempat-tempat pembuangan sampah, mengurangi kemacetan, bagaimana mengatasi banjir. Itulah yang difokuskanlah, membangun konektivitas dengan Banten, dengan Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor untuk mengurangi banjir dan kemacetan," sambungnya.

Tjahjo mengaku, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas soal APBD yang harus betul-betul digunakan dan dirasakan untuk masyarakat. Tak hanya di Jakarta, jika APBD tidak ada manfaatnya untuk rakyat, Tjahjo mengklaim tidak segan-segan untuk langsung mencoretnya.

"Nah kalau dicantumkan anggaran-anggaran yang tidak perlu, padahal kami punya tekad kalau anggaran 1 rupiah harus fokus. Ada hasilnya, ada manfaatnya buat kepentingan masyarakat khususnya di Jakarta," terang Tjahjo.

"Jadi kalau kami potong walaupun Pltnya itu eselon 1 Depdagri walaupun sudah mendapat persetujuan dengan DPRD, kalau kami lihat tidak fokus kan arahan presiden fokus, transparan, jangan ada bentuk-bentuk program yang gak jelas, gak fokus, yang tidak ada manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Jakarta. Jadi semua daerah, kalau gak ya kami potong kita alihkan ke yang lebih fokus," tandasnya.

Seperti diketahui, besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 menjadi Rp 70,19 triliun atau naik sekitar 4,65 persen dari tahun 2016 sebesar Rp 62,9 triliun. Beberapa pos anggaran yang dicoret antara lain gaji sopir dan biaya renovasi kolam di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dan beberapa pos lainnya.

Baca juga:
335 Kegiatan di DKI makan APBD 2017 sampai Rp 5,1 triliun
Sumarsono bandingkan besaran anggaran DPRD DKI dan Bangka Belitung
Anggaran renovasi rumah ketua DPRD DKI sebesar Rp 1,4 miliar dihapus
Ahok pertanyakan evaluasi RAPBD DKI oleh Kemendagri
Dicoret Kemendagri, anggaran sopir DPRD DKI tak akan diajukan lagi