Iuran BPJS Tetap Naik, Anggota Komisi IX Nilai Pemerintah Tidak Pro Rakyat Kecil

Beberapa fakta terungkap, seperti migrasi (perpindahan/penurunan kelas) kepesertaan yang sudah menembus 800 ribu orang, banyaknya kepala daerah yang merasa terbebani karena APBD harus menanggung cukup besar alokasi untuk Iuran BPJS Kesehatan.

2020-01-21 22:44:42

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemerintah tidak memihak kepada rakyat kecil. Alasannya karena pemerintah ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan atas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri.

Mufida menyampaikan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan, Direktur BPJS dan Dewan Pengawas. Pernyataan ini disebut Mufida untuk menunjukkan betapa kecewanya para wakil rakyat atas tidak dilaksanakannya hasil rapat tanggal 12 Desember 2019.

"Dalam rapat komisi IX dan pemerintah terkait, telah menghasilkan kesepakatan bersama tentang jaminan pemerintah bahwa tertanggal 1 Januari 2020 untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri tidak ada kenaikan, dengan kata lain tetap membayar Rp25.500. Akan tetapi pada kenyataannya, kenaikan tarif tersebut tetap terjadi dan kesepakatan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan BPJS," katanya Mufida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1).

Dia mengungkapkan, hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat besar. Kenaikan iuran BPJS saat ini akan sangat memberatkan bagi rakyat. Beberapa fakta terungkap, seperti migrasi (perpindahan/penurunan kelas) kepesertaan yang sudah menembus 800 ribu orang, banyaknya kepala daerah yang merasa terbebani karena APBD harus menanggung cukup besar alokasi untuk Iuran BPJS Kesehatan.

"Banyak yang migrasi dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, bahkan ada dari kelas 1 ke kelas 3, yang saat ini jumlahnya sudah menembus di atas 800.000 orang. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan yang sangat besar atas iuran BPJS kesehatan. Dan pemerintah tidak punya itikad baik ke rakyat. Jika tidak, tentu saja mereka tidak akan menurunkan kelas kepesertaannya di BPJS," ujarnya.

Advertisement

Dalam RDP, Mufida menilai, pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dan BPJS tidak dapat memberikan usulan solusi yang implementatif, yang dapat dilaksanakan segera dan efektif. Tidak adanya koordinasi dan kesan saling melemparkan tanggungjawab atas kenaikan ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam management BPJS kesehatan.

"Kalau apa yang akan dipaparkan hari ini oleh pemerintah yang hadir di forum komisi IX, di Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai iuran BPJS dengan materi yang sama persis dengan apa yang sudah dibagikan ke kita, maka tutup saja sekarang," tegasnya.

Mufida menambahkan, anggota dewan sudah bolak balik menerima bahan presentasi dari pemerintah. Tetapi, tidak ada solusi untuk rakyat kecil yang dapat dilaksanakan segera.

"Kita tidak mau lagi dibohongi, diberikan pilihan seperti anak kecil yang ditawari permen, tapi nyatanya permen itu tidak ada yang manis satupun. Kita nggak mau lagi. Pemerintah bisa menganggarkan Ratusan triliun dana untuk membayar utang tapi mengapa tidak bisa mengalokasikan dana untuk membantu rakyat kecil yang susah," tegasnya.

"Alasan tidak ada alokasi dana APBN, tidak adanya payung hukum, apapun itu, alasan apapun yang diajukan oleh Pemerintah dan BPJS, pada dasarnya kita sekarang bisa melihat fakta, saat ini Pemerintah tidak punya itikad baik kepada rakyat kecil," pungkas Mufida.

(mdk/fik)