Jaksa Agung dicecar kerja sama penanganan korupsi bersama KPK-Polri
Jaksa Agung dicecar kerja sama penanganan korupsi bersama KPK-Polri. DPR mengkritik, kerja sama ini justru menghambat penegakan hukum kasus korupsi yang menyeret anggota masing-masing institusi. Sebab, jika penindakannya harus melalui pemberitahuan dulu maka institusi yang bersangkutan bakal mengamankan.
Komisi III DPR mengkritik Jaksa Agung M. Prasetyo terkait nota kesepahaman pedoman bersama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diteken tiga pimpinan lembaga penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi bertanya kepada Jaksa Agung terkait kemungkinan MoU itu bisa menghambat proses penegakan kasus korupsi yang menyeret anggota masing-masing institusi.
"Jadi saling penghargaan kalau penyitaan di salah satu kantor harus saling mengingatkan. 'Eh gua mau datang ya, kalau repot lo dateng gua tembak lo, dulu polisi bisa gitu Pak'. Saling memberitahukan. Apakah poin tersebut tidak menghambat penegakan hukum?," kata Aboe saat rapat Komisi III dengan Jaksa Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Aboe juga mengkritik efektivitas konsolidasi dan koordinasi antara ketiga lembaga penegak hukum jika terjadi korupsi. MoU itu mengatur soal ketentuan kewajiban setiap lembaga penegak hukum yang ingin memanggil, menggeledah atau memeriksa salah satu anggota penegak hukum lainnya, wajib memberi tahu ke pimpinan lembaga terkait.
"Nah menurut saya, sejauh mana konsolidasi dan koordinasi kalau ada salah satu khususnya Kejaksaan, KPK-Kejaksaan dibikin malu. Polisi misalkan apalagi di level institusi tinggi. Jadi bagaimana konsolidasi dan koordinasinya?," jelasnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai, nota kesepahaman itu justru menimbulkan persepsi pelemahan penegakan hukum kasus korupsi.
"Pasal ini oleh banyak pihak elemen masyarakat sipil dipersepsikan pelemahan terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi," tegas Arsul.
Kecurigaan publik muncul dikarenakan apabila penegak hukum harus meminta izin sebelum menyita barang bukti korupsi dari anggota lembaga lain, dikhawatirkan ada upaya pengamanan oleh lembaga tersebut.
"Nah ini mohon penjelasan Pak Jaksa Agung salah satu diantara yang menandatangani nota ini. Bagaimana teknisnya karena tentu persepsi masyarakat kalau ada yang mau disita, objek yang disita bisa diamankan lebih dahulu," tutupnya.
(mdk/noe)