JK Tidak Setuju Dengan Wacana PKS Hapus Pajak Sepeda Motor
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila PKS menang Pemilu 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan rencana tersebut.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila PKS menang Pemilu 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan rencana tersebut.
Sebab, menurut JK, penghapusan pajak tersebut akan mengganggu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan provinsi.
-
Kapan Balai Yasa Madiun diserahterimakan ke PT Industri Kereta Api? Pada tahun 1981, Balai Yasa Madiun diserah terima dari Perusahan Jawatan Kereta Api (PJKA) ke PT Industri Kereta Api (Persero).
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan Pegi Setiawan menerima hadiah sepeda motor? Pegi menerima langsung sepeda motor yang diberikan pada Minggu (14/7).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa kereta kencana Kiai Garuda Yeksa dijuluki "kereta kencana"? Dilansir dari Kemdikbud.go.id, kereta itu mendapat julukan “kereta kencana” karena komponennya berlapis emas 18 karat.
"Jadi kalau itu dihapuskan bayangin itu Pemda itu bagaimana?" kata JK di Kantornya, Jalan Meruya Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
JK menjelaskan lebih dari 50 persen penghasilan daerah adalah dari pajak kendaraan. Dia mengatakan semakin banyaknya motor dan mobil membuat infrastruktur diperbaiki.
"Jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin fly over, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini," ungkap JK.
Senada dengan JK, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut pajak kendaraan adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan provinsi, karena itu perlu pertimbangan matang jika akan dihilangkan.
"Wacana penghapusan pajak kendaraan itu pasti ada positif dan negatifnya. Kalau di Sumbar harus diakui pengaruhnya akan sangat besar karena PAD sebagian besar dari sana," katanya di Padang, Selasa (27/11) seperti dilansir Antara.
Penghapusan pajak kendaraan merupakan salah satu wacana yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meraih dukungan masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019. Selain itu, juga diwacanakan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.
Baca juga:
PKS akan Hapus Pajak Motor, Gubernur Sumbar Dilema
Janji Hapus Pajak Sepeda Motor, Politisi PKS Klaim Wujud Pro Rakyat
PKS Ingin Hapus Pajak Motor jika Menang Pemilu 2019
Kakorlantas: Tak Bayar Pajak Tahunan, Polisi Berhak Sita Kendaraan Bermotor
Meski Ada Samsat Online, 30 Juta Kendaraan di Indonesia Tak Bayar Pajak
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor