Kasau dapat laporan helikopter AW-101 telah tiba di Lanud Halim

Kasau dapat laporan helikopter AW-101 telah tiba di Lanud Halim. Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku mendapat laporan kedatangan pesawat tersebut sekitar 5 hari lalu. Namun, pesawat AW-101 belum diserahkan dari pabrikan ke TNI AU

2017-02-07 00:07:34

Pembelian pesawat helikopter AgustaWestland 101 oleh TNI AU tengah menjadi kontroversi. Rencana pengadaan heli buatan Inggris yang diproyeksikan sebagai pesawat VVIP Kepresidenan tahun 2015 ini dibatalkan karena mendapat penolakan dari Presiden Joko Widodo. Namun, ternyata pesawat AW-101 itu telah tiba di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku mendapat laporan kedatangan pesawat tersebut sekitar 5 hari lalu. Namun, pesawat AW-101 belum diserahkan dari pabrikan ke TNI AU. Hadi tidak merinci berapa jumlah unit pesawat yang sudah di tiba di Lanud Halim Perdana Kusuma.

"Saya mendapat laporan tentunya posisinya di mana itu sudah ada di Halim," kata Hadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Pengadaan pesawat ini dinilai janggal oleh banyak pihak. Sebab, pada Desember 2016, Presiden Jokowi telah menolak pembelian pesawat ini karena harganya cukup mahal. Ditambah, heli VVIP kepresidenan Super Puma dianggap masih layak digunakan.

Namun, ternyata TNI AU tetap jadi membeli Heli AW-101 pada akhir tahun 2016. Kali ini, TNI AU membeli dengan peruntukkan yang berbeda yakni sebagai pesawat angkut berat bukan pesawat VVIP Kepresidenan. Hadi telah membentuk tim independen untuk menginvestigasi prosedur dan mekanisme pembelian pesawat tersebut.

Tim yang dipimpin oleh Irjen TNI AU ini berjumlah sekitar 10-12 orang. Hadi menjelaskan, tim investigasi telah mendalami terkait masalah administrasi mulai dari perencanaan, pengadaan, anggaran hingga penerimaan pesawat.

"Independen dari AU. Dipimpin Irjen TNI AU. Kurang lebih 10 sampai 12 orang. Efektifnya baru kerja 3 hari," ujarnya.

Dalam melakukan penelusuran, tim investigasi juga akan berkomunikasi dengan Danpom TNI AU untuk masalah kelengkapan administrasi pengadaan pesawat. Setiap hasil temuan dari tim, lanjutnya, akan dilaporkan ke Danpom TNI AU.

"Investigasi sampai sejauh mana proses perencanaan, pengadaan sampai pesawat sudah ada di indonesia. Saat ini sedang kita laksanakan pendalaman dipimpin Irjen AU terkait masalah administrasi," jelasnya.

Hadi belum bisa memastikan apakah pembelian heli AW-101 resmi dibatalkan atau terus dilanjutkan meski telah ditolak oleh Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Masalahnya, dia telah melihat dokumen pengiriman dan secara otomatis pesawat tersebut harus diterima TNI AU dalam waktu dekat.

"Itu lah yang sedang kita cari. Karena ketika saya menjabat, heli kan sudah diproses datang. Hari ini pun sudah ada di tempat. Saya lihat dokumennya semua, dan itu memang sudah sampai dokumen pengiriman. Otomatis barang itu sudah harus kita terima," tegasnya.

Mantan Irjen Kementerian Pertahanan ini juga belum bisa menjawab soal kemungkinan pembatalan pembelian heli angkut berat itu. Begitu pula, soal kemungkinan kompensasi jika ada pembatalan, Hadi belum bisa berkomentar lebih. Namun, dia menyebut pengadaan heli tersebut senilai 55 juta USD.

"Ini harus kita dalami juga apakah ada proses ketika sudah beli karena ada masalah di dalam negeri kita mesti kembalikan atau tidak. Kita akan runut semuanya. Karena kita menjabat ketika semuanya sudah ada. Saya benar-benar harus menata, mencari lalu memberi atasan kepada Panglima TNI selaku atasan saya," ungkap Hadi.

Disinggung soal langkah pengembalian, Hadi mengaku masih menunggu hingga tim investigasi mendapatkan keterangan dan data lengkap terkait pengadaan heli itu. Hasil investigasi akan diserahkan ke Panglima TNI untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Saya belum bisa memberikan jawaban. Saya akan kumpulkan data-data itu sebenarnya. Tim baru kita bentuk seminggu setelah saya dilantik dan ini sudah mulai berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mengetahui soal pembelian pesawat helikopter AgustaWestland AW 101. Sebab, awalnya rencana pengajuan pembelian pesawat AW 101 berasal dari Sekretaris Negara. Pesawat AW 101 ini diperuntukkan untuk pesawat kepresidenan.

"Begini, itu dulu pesawat Kepresidenan. Pesawar presiden itu melalui setneg. Uangnya dari setneg. Jadi menteri pertahanan enggak tau apa-apa, dia enggak tahu apa-apa," kata Ryamizard

Setelah mendapat penolakan Presiden Joko Widodo, tiba-tiba muncul perencanaan dari TNI AU atas pesawat jenis yang sama dengan peruntukan helikopter angkut berat.

Akan tetapi, menurut Ryamizard, anggaran pembelian pesawat itu telah dibayarkan oleh Kemenkeu untuk memfasilitasi rencana pengadaan pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg. Untuk itu, Ryamizard membantah anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu atas nama Kementerian Pertahanan.

"Jadi waktu dia enggak boleh, baru ke Kemhan tapi kan uang itu sudah dibayar. Bukan melalui Kemhan, melalui Kemenkeu. Karena Kemenkeu memfasilitasi kalau kepresidenan langsung ke setneg, gitu. Jadi waktu kerja, panglima enggak tahu. Saya juga," tukasnya.

Seperti diketahui, TNI AU mengusulkan akan membeli helikopter AgustaWestland AW-101 bikinan Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia untuk Presiden ketika melakukan kunjungan ke daerah terpencil. Usulan tersebut banyak mendapatkan kritikan lantaran pembelian heli tidak melibatkan perusahaan dalam negeri, PT Dirgantara Indonesia.

Baca juga:
TNI AD bahas penambahan alutsista dan pembangunan wilayah pinggiran
Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai sangat paham alutsista TNI AU
Ketua DPR minta Kasau perbarui dan perkuat pesawat tempur
Raker dengan Menhan, Komisi I minta tak lagi beli Alutsista bekas
Ternyata ini sebabnya jet tempur IFX terus terkatung-katung

(mdk/eko)