Kasus Suap Lelang Jabatan di Kemenag, KPK Duga Jual Pengaruh Banyak di Kementerian
Laode berharap agar pejabat partai yang menduduki kursi pemerintahan bisa bekerjasama secara profesional dengan petugas partai. Partai asal pejabat tersebut pun mesti tahu batasan terhadap kadernya yang menduduki kursi penting di pemerintahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan orang luar, yakni mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sendiri merupakan pejabat dari fraksi PPP.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan, relasi, kedekatan, dan pengaruh antar personal menjadi tantangan berat dari pejabat negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
"Ya kalau soal perdagangan pengaruh ini kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga, bahkan di daerah," kata Laode di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).
Laode berharap agar pejabat partai yang menduduki kursi pemerintahan bisa bekerjasama secara profesional dengan petugas partai. Partai asal pejabat tersebut pun mesti tahu batasan terhadap kadernya yang menduduki kursi penting di pemerintahan.
"Parpol asalnya tidak ikut campur tangan kepada kader partainya yang sedang jadi menteri. Karena itu akan menyulitkan menteri. Bayangkan saya seorang menteri, tapi saya juga kader partai tertentu, kalau misalnya sering digangguin pasti sulit untuk profesional," jelas dia.
Dia mengatakan, partai politik harus memberikan kesempatan kepada kadernya yang menjabat di pemerintahan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Sebab pada akhirnya, hal itu akan memberikan nama baik ke partai tersebut.
"Oleh karena itu kami harap para pejabat publik tidak suka perdagangkan pengaruh untuk tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan," Laode menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PPP Akui Cari Celah Agar Suharso Monoarfa Bisa Jadi Plt Ketum
Kasus Romahurmuziy, KPK Ingatkan Parpol Tak Recoki Kadernya yang Jadi Menteri
Romahurmuziy Lengser, Kader PPP Kubu Djan Faridz Kembali Merapat
Penunjukan Plt Ketum PPP Dikritik, Suharso Monoarfa Ogah Komentar
KPK Geledah Rumah Romahurmuziy di Condet
Komisi ASN Pernah Ingatkan Menag soal Sosok Haris tapi Tidak Ditanggapi
KPK Sita Rp 180 Juta dan USD 30.000 dari Laci Meja Kerja Menteri Agama