Kasus Suap Meikarta, KPK Panggil PNS DPMPTSP & Kadis Damkar Pemkab Bekasi
"Saksi Sukmawatty diperiksa untuk tersangka DT (Dewi Tisnawati), sedangkan saksi Sahat untuk tersangka FDP (Fitra Djaja Purnama)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. Mereka adalah PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Bekasi Sukmawatty Karnahadijat dan Kadis Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar.
"Saksi Sukmawatty diperiksa untuk tersangka DT (Dewi Tisnawati), sedangkan saksi Sahat untuk tersangka FDP (Fitra Djaja Purnama)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/11).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Selain keduanya, KPK juga akan memeriksa Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group. Dia akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai tertangkap KPK sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Baca juga:
KPK panggil 3 PNS Terkait Kasus Suap Proyek Meikarta
Wakil Bupati Bekasi Klaim Tak Tahu soal Izin Meikarta
KPK Selidiki Dugaan Keterlibatan Wakil Bupati Bekasi Dalam Suap Meikarta
Rampungkan Berkas Bos Lippo, KPK Periksa Wabup Bekasi Terkait Suap Proyek Meikarta
Kasus Suap Proyek Meikarta Jadi Pelajaran Rumitnya Perizinan
KPK Panggil Direktur Lippo Cikarang Buat Dalami Suap Izin Meikarta