Kebut revisi UU KPK, DPR tetapkan Rabu dan Kamis hari legislasi

Pemerintah dan DPR berencana melakukan penghapusan penuntutan dan perketat penyadapan KPK.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Hal ini diputuskan melalui rapat yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkum HAM Yasonna Laoly kemarin.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, demi mempercepat revisi UU KPK dan UU lainnya, DPR akan menetapkan setiap hari Rabu dan Kamis sebagai hari legislasi, sehingga seluruh revisi akan cepat terlaksana.

"Saat-saat ini, memang akan menambahkan hari legislasi, Kamis dan Rabu akan menjadi hari legislasi. Kalau ada hari ini, akan cepat teratasi. Kalau sudah begitu harus dibahas secepatnya," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6).

Sementara, revisi UU KPK, kata Agus, harus diutamakan oleh DPR karena sudah menjadi prioritas dalam Prolegnas tahun 2015.

"Kalau sudah jadi prioritas harus secepatnya dibahas. Harus dibahas dengan cepat," kata Agus.

Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, RUU KPK ini perlu dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2015 karena saat ini UU KPK berpotensi menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu revisi yang akan dilakukan pemerintah dan DPR yakni menghapus kewenangan penuntutan KPK dan tentang aturan penyadapan diperketat.

Baca juga:
Bambang Widjojanto: Saya ingin pimpinan baru tidak dikriminalisasi
Bambang Widjojanto hadiri sidang uji materi UU KPK
Uji materi UU KPK, Komisi III DPR debat dengan Bambang Widjojanto
5 Suara lantang KPK tak mau digergaji lehernya
'Tarik UU Tipikor ke KUHP, pemikiran pemerintah jungkir balik'
DPR lebih baik urusi kepentingan rakyat daripada lemahkan KPK
Aturan menyadap harus izin pengadilan tak berlaku bagi KPK