Kemenag dukung penganut aliran kepercayaan dicantumkan di kolom agama

Kemenag dukung penganut aliran kepercayaan dicantumkan di kolom agama. Pihak Kemenag masih akan berkoordinasi dengan pihak MK untuk memperjelas cakupan dari putusan ini. Koordinasi ini guna memastikan apakah pengisian identitas kepercayaan itu hanya berlaku di kolom KTP atau lainnya.

Kementerian Agama mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan uji materi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusannya, MK mengabulkan agar penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

"Kemenag patuh dan mendukung putusan MK karena bersifat final dan mengikat," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/11).

Mastuki mengatakan, pihak Kemenag masih akan berkoordinasi dengan pihak MK untuk memperjelas cakupan dari putusan ini. Koordinasi ini guna memastikan apakah pengisian identitas kepercayaan itu hanya berlaku di kolom KTP atau lainnya

"Ini yang akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak MK agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap," ujarnya.

Mastuki menambahkan, sampai saat ini lebih kurang ada 187 aliran kepercayaan di Indonesia. Mereka selama ini dibina oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kemenag tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan," ujarnya.

Meski demikian, Mastuki memastikan kalau hak-hak layanan para penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya tetap dijamin oleh negara. Kementerian Agama saat ini tengah menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama dan putusan MK ini nantinya akan menjadi masukan dalam pembahasan dan finalisasi.

Seperti dilansir dari mahkamahkonstitusi.go.id, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Agama juga dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'.

Lewat putusan tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Selain itu, MK menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang yang sama, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai anggota.

Baca juga:
PPP kaget MK kabulkan kolom agama bisa diisi aliran kepercayaan
Selama tujuh tahun komunitas agama lokal berjuang sampai diakui negara
MK: Tak perlu rinci aliran yang dianut, cukup tulis 'penghayat kepercayaan' di KTP
Penganut kepercayaan Patuntung Suku Kajang sambut baik putusan MK
Usai putusan MK, Dinas Dukcapil Jabar data penganut kepercayaan
Kepercayaan di kolom KTP bikin masyarakat adat makin dukung pemerintah
Jalan panjang penganut aliran kepercayaan sampai diakui negara