Kemendagri Awasi Ketat PPKM Mikro Lima Daerah selama Liburan
Tim akan mengawasi apakah PPKM mikro berjalan dengan baik di lima daerah tersebut atau tidak khususnya selama periode libur Natal dan Tahun Baru ini.
Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi secara ketat soal penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di lima wilayah wisata prioritas selama liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
"Nanti selama Natal-Tahun Baru menjadi tujuan biasanya untuk berlibur itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Lombok, ini lima daerah akan kami turunkan tim," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta dilansir Antara, Senin (27/12).
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Bagaimana Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda untuk mengendalikan inflasi? Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Kapan Tollund Man meninggal? Faktanya, para ilmuwan meyakini dia dibunuh antara tahun 405 dan 380 SM.
-
Apa yang menjadi fokus utama Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi inflasi daerah? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Tim akan mengawasi apakah PPKM mikro berjalan dengan baik di lima daerah tersebut atau tidak khususnya selama periode libur Natal dan Tahun Baru ini.
"Apakah PPKM mikro ini berjalan atau tidak, bila ada kebijakan lockdown bisa cepat dilakukan, yang (PPKM mikro) jalan kita beri penghargaan yang tidak pasti kita tegur nantinya," kata Mendagri Tito.
Untuk kebijakan mikro lockdown atau PPKM mikro kata Mendagri tidak hanya diterapkan di lima wilayah tersebut saja, tetapi di seluruh wilayah Indonesia di tingkat pemerintah administrasi terkecil yakni sampai tingkat RW dan RT.
Kebijakan tersebut lanjut dia juga bukanlah kebijakan baru, karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro sudah dilakukan sejak awal kebijakan PPKM. Selama ini, PPKM mikro mendampingi aturan PPKM berlevel sebagai kebijakan penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi.
"Nah ini tadi saat rapat koordinasi kita sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, terutama kuncinya pada bupati, wali kota, supaya mereka mengaktifkan kembali PPKM mikro ini," ujarnya.
Mendagri menjelaskan, model PPKM mikro yakni pengawasan yang dilakukan sampai ke tingkat wilayah terkecil bahkan sampai tingkat RW dan RT.
Satgas penanganan COVID-19 di tingkat desa atau lurah didukung oleh Babinsa, Babinkamtibmas serta tokoh-tokoh masyarakat di sana melakukan tugas-tugas pengawasan, pencegahan hingga penanganan jika ditemukan kasus penyebaran COVID-19.
Baca juga:
Vaksinasi Hampir 70 Persen, Garut Diproyeksikan Terapkan PPKM Level 1
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 3 Januari 2022, Ini Daerah Ada di Level 1
Cegah Omicron, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Optimalkan PPKM Mikro
Pemerintah Lakukan Pengetatan Jika Kasus Covid-19 Lebih 500 Orang Per Hari
PPKM Diperpanjang Hingga 3 Januari 2022, tapi Ada Penyesuaian Libur Nataru