Kemensos akan rehabilitasi PSK di Dolly

Rehabilitasi dengan memberikan bimbingan keterampilan sebelum mengembalikan mereka ke masyarakat.

Dirjen Rehabilitasi Kementerian Sosial mulai berniat untuk memberantas lokalisasi yang ada di Jawa Timur, termasuk di Surabaya seperti Dolly. Tujuannya, untuk mengentaskan pekerja seks komersial (PKS) dari 'lembah hitam'.

Rehabilitasi PSK yang beroperasi di berbagai lokalisasi di Provinsi Jawa Timur itu, dengan memberikan bimbingan keterampilan sebelum mengembalikan mereka ke masyarakat.

"Konsentrasinya tidak hanya WTS, tetapi juga kelompok marjinal. Termasuk gelandangan dan pengemis, anak jalanan, dan orang-orang cacat terpinggirkan, yang tidak punya akses dan lainnya," kata Dirjen Rehabilitasi Sosial, Syamsudi usai bertemu Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (18/4).

Ibarat gayung bersambut, selain keinginan yang kuat dari kepala pemerintahan di Jawa Timur, kegiatan tersebut juga menjadi kewajiban Kementerian Sosial untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya pekerja seks komersial (PSK) di seluruh tanah air.

“Kami telah melakukan pemetaan dengan melakukan penelitian di sejumlah lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia. Memang masih ada sejumlah kendala masih terjadi. Termasuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar lokalisasi, khususnya yang ada ketergantungan dengan keberadaan lokalisasi,” katanya.

Untuk itulah, pihak kementerian sosial akan libatkan semua unsur pemerintahan termasuk elemen masyarakat yang ada kaitannya dengan keberadaan lokalisasi.

Syamsu juga mengatakan, pekerjaan yang dilakukannya itu, akan diawali dengan melakukan pendataan terlebih dahulu. “Selanjutnya pemberian pelatihan yang akan dijadikan bekal untuk menjalani kehidupan baru di masyarakat. Bekal pelatihan kami targetkan selama enam bulan, selanjutnya diberikan tunjangan untuk modal awal,” kata dia yakin.

Berbagai poin itu yang akan terus didiskusikan dengan pemerintah provinsi, lanjut dia, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga untuk wilayah lain di Indonesia. Sayang, Syamsu tidak bisa memberi keterangan secara detail kapan realisasi rencana tersebut siap digelar.