Kenaikan Gaji Guru 2025, Puan: Momentum Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan Pemerintah yang menaikkan gaji guru, baik ASN maupun honorer di tahun 2025

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan Pemerintah yang menaikkan gaji guru, baik ASN maupun honorer di tahun 2025. Ia menilai langkah peningkatan kesejahteraan ini untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Peningkatan kesejahteraan guru memang sudah menjadi kewajiban negara, khususnya Pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Semoga kebijakan kenaikan gaji guru di tahun depan bisa meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa," kata Puan dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan skema kenaikan gaji ini pada saat peringatan Hari Guru Nasional 2024, di Jakarta (28/11) lalu. Puan pun berharap kebijakan kenaikan gaji tersebut dapat meningkatkan semangat para guru.

"Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan," ungkapnya.

Puan menyoroti adanya data yang menyebut kesejahteraan yang kurang mengakibatkan 55,8 persen guru memiliki pekerjaan sampingan, 79,8 persen memiliki utang, dan 42 persen dari mereka terjerat pinjol ilegal. Ia pun meminta Pemerintah memberi perhatian khusus pada guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari cukup.

"Jadi layanan kualitas pendidikan Indonesia akan menjadi yang terbaik manakala semua masalah terkait kesejahteraan guru dapat diatasi," ujar Puan.

"Harapan kita bersama adalah agar para guru-guru yang berperan dalam mencetak bibit unggul Indonesia dapat hidup dengan nyaman, baik yang PNS, PPPK, dan honorer. Agar mereka tidak lagi dipusingkan karena masalah utang," imbuhnya.

Puan pun menilai masih ada sejumlah tantangan Pemerintah meski gaji guru akan naik pada 2025. Salah satunya adalah lambatnya pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, yang belum mencapai target Pemerintah untuk mengangkat 1 juta guru honorer pada tahun 2024.

Selain itu, isu kecurangan seperti manipulasi data di Dapodik dan indikasi praktik percaloan dalam seleksi PPPK juga menjadi perhatian serius. Terdapat pula sebagai contoh kasus individu yang tidak pernah mengajar, tetapi tercatat resmi di Dapodik sebagai guru honorer di sekolah negeri, sehingga dapat mengikuti seleksi dan lulus sebagai guru PPPK.

"Agar pendidikan anak-anak kita berkualitas, maka sumber daya pendidik juga harus berkualitas. Sebab guru yang membantu mencetak generasi penerus bangsa agar bertumbuh menjadi SDM unggul sesuai target Indonesia Emas," terangnya.

Puan pun juga mengapreasiasi guru-guru yang mayoritas terus berdedikasi mengajar hingga pensiun meski dengan penghasilan yang pas-pasan. Menurutnya, jiwa patriot memang selalu mengalir dari darah seorang guru.

"Penting untuk dipahami bahwa kesejahteraan yang baik pastinya akan meningkatkan motivasi dan produktivitas guru. Hal ini lah yang akan berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah," ujar Puan.

Sebagai informasi, jumlah guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2024 (tidak termasuk guru agama) sebanyak 2.988.775 orang. Sebanyak 1.012.028 orang berstatus ASN pegawai negeri sipil (PNS) dan 708.839 orang ASN PPPK. Guru honorer yang belum terangkat di sekolah negeri 428.640 orang dan 839.268 orang merupakan guru sekolah swasta.

"DPR berharap masalah pengangkatan guru honorer ini bisa berjalan sesuai target Pemerintah. Dan tentunya dengan mekanisme yang sesuai tanpa adanya kecurangan dan hambatan dari pihak manapun," pungkasnya.