Ketua Banggar sebut belum pernah bahas anggaran DPR 2018
Dia menyebut, pembahasan anggaran DPR tahun 2018 baru akan dilakukan pada September mendatang atau setelah pembacaan nota keuangan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin mengaku tidak mengetahui soal pengajuan anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Dia mengungkapkan, pengajuan anggaran DPR 2018 dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) atau Kesetjenan bukan Banggar.
Aziz menegaskan, belum ada pembahasan di Banggar terkait anggaran tersebut.
"Ya enggak tahu lah. Mungkin di luar pembahasan Banggar kali," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
Dia menyebut, pembahasan anggaran DPR tahun 2018 baru akan dilakukan pada September mendatang atau setelah pembacaan nota keuangan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus.
"Iya, September baru kita mulai," terangnya.
Hingga saat ini, kata Aziz, pihak BURT dan Kesetjenan DPR belum menyampaikan surat pemberitahuan anggaran DPR tahun 2018 kepada Banggar.
"Ya saya nggak tau, saya tunggu surat aja. Kan saya tidak membahas tanpa ada surat," tegasnya.
Salah satu alokasi anggaran DPR tahun 2018 rencananya akan diperuntukkan untuk penataan kawasan di mana di dalamnya terdapat proyek pembangunan apartemen.
Aziz menuturkan sebenarnya DPR telah mendapat anggaran penataan kawasan sebesar Rp 564 miliar pada 2016 lalu. Akan tetapi, DPR kembali memasukkan rencana pembangunan apartemen itu dalam anggaran Dewan pada 2018.
"Anggaran (penataan kawasan) itu sudah pernah disetujui dan sudah pernah turun di satker DPR," tambah Aziz.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut BURT DPR mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.
Rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.
"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. untuk dewan 4.024.410.881 untuk dewan. untuk sekretariat Rp 1.703.897.329," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8).
Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN.
"Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," sambungnya.
Baca juga:
DPR minta kenaikan anggaran tahun depan menjadi Rp 5,7 Triliun
Kenaikan anggaran DPR dibahas usai Jokowi pidato nota keuangan
Kenaikan anggaran DPR, antara gedung bobrok dan bangun apartemen
Minta apartemen, DPR dinilai hanya habiskan uang rakyat
DPR berencana bangun apartemen di bekas Taman Ria Senayan
Anggota DPR dari PPP ini malu ruangan kerjanya tak layak
Mengukur kepantasan DPR minta tambah anggaran bangun apartemen
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.