Ketua BKSAP DPR: Pembangunan Harus Memikirkan Dampak Lingkungan
Parlemen punya peranan penting mengawal kebijakan terkait perubahan iklim. Memastikan komitmen pemerintah pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Parlemen punya peranan penting mengawal kebijakan terkait perubahan iklim. Memastikan komitmen pemerintah pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Laporan wartawan merdeka.com Ramadhian Fadillah langsung dari Glasgow, Skotlandia.
Pernyataan itu dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam pertemuan parlemen internasional di Glasgow, Skotlandia, Minggu (7/11).
-
Di mana lempengan tanah liat yang menunjukkan ciuman ditemukan? Buktinya adalah sebuah lempengan tanah liat yang ditemukan di wilayah yang saat ini merupakan bagian dari Irak dan Suriah.
-
Apa yang menjadi ciri khas bentang alam di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul? Wilayah selatan Gunungkidul merupakan bagian dari Gunungsewu Geopark yang telah diakui oleh UNESCO. Wilayah ini identik dengan bukit-bukit kecil yang jumlahnya sangat banyak.
-
Dimana letak kerak bumi yang hilang? Mengenai lokasi batuan tersebut saat ini, dikatakan bahwa gletser yang mengikis batuan sedimen juga menghanyutkannya ke laut.
-
Kapan tanah laterit terbentuk? Ini karena tanah laterit memiliki banyak kandungan zat besi dan alumunium. Unsur hara dalam tanah ini sudah hilang karena larut oleh curah hujan yang tinggi.
-
Di mana letak Pegunungan Kendeng? Perbukitan Kendeng melintang dari barat ke timur melintasi wilayah Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Tuban, hingga Lamongan.
-
Apa yang ditemukan di hutan purba tersebut? Ratusan fosil batang pohon dan bagian lain dari pohon ditemukan di hutan purba ini.
"Pembangunan harus beralih mendukung ekonomi hijau. Memikirkan dampak lingkungan," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon.
Pertemuan tersebut digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan British Group Inter-Parliamentary Union di sela-sela COP26. Selain Fadli dalam sesi tersebut hadir juga Anggota Parlemen Inggris Caroline Lukas, Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) Rik Daems, dan Ketua Bidang Energi Parlemen Yordania Zaid Al-Ootom.
Fadli menambahkan, kolaborasi dunia internasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan emisi nol karbon. Terutama dalam riset menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Bagi negara-negara berkembang, ini juga menjadi tantangan tersendiri karena minyak bumi dan batu bara seringkali menjadi sumber devisa utama.
"Dibutuhkan riset untuk menghasilkan bahan bakar terbarukan yang terjangkau sehingga bisa menggantikan energi fosil," ujarnya.
Menurutnya Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan emisi nol karbon pada tahun 2060. Namun dia berharap hal ini bisa terwujud lebih cepat sesuai dengan harapan dunia internasional pada tahun 2050. Tentu hal ini tidak mudah.
"Perlu kebijakan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak. Bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang emisi nol karbon ini," tambahnya.
Baca juga:
WALHI Minta Pemerintah Susun Kebijakan yang Fokus pada Pemulihan Lingkungan
PSI Ajak Greenpeace Kolaborasi untuk Selamatkan Lingkungan
Jenis-jenis Pencemaran Beserta Dampaknya, Bisa Tingkatkan Perubahan Iklim
Tanggapi Menteri LHK, Pimpinan DPR Sebut Perlu Kajian Mendalam Masalah Emisi Karbon
Mengenal Kelestarian Alam dan Cara Menjaganya, Perlu Diketahui
Jokowi: Pengelolaan Hutan Harus Pertimbangan Lingkungan dengan Ekonomi dan Sosial