Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Studi Kelayakan Daerah Kandidat Ibu Kota Baru
"Terutama dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Bambang Soesatyo.
Ketua Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Salah satu yang perlu dikaji adalah aspek infrastruktur.
"Terutama dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah tersebut menjadi ibu kota, seperti bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/4).
-
Kenapa Baleg DPR mengusulkan DKJ menjadi ibu kota legislasi? "Namun demikian di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, Parlemen," kata Awiek, saat rapat, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
-
Kapan Ibu Kota Nusantara (IKN) diresmikan sebagai pengganti DKI Jakarta? Posisinya akan menggantikan DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Indonesia.
-
Siapa yang menentang usulan DKJ menjadi ibu kota legislasi? Menanggapi usulan tersebut, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menghormati atas perbedaan pendapat itu. Namun, dia menegaskan, pemerintah tak sepakat atas usulan yang disampaikan Awiek.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota kerajaan kuno? Banyaknya keramik dari Negeri Cina menjelaskan kedekatan kerajaan itu dengan peradaban Cina era Dinasti Tang.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
Selain infrastruktur, pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang matang untuk memindahkan ibu kota. Sebab, kata dia, pemindahan ibu kota perlu anggaran yang besar.
"Mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik, mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangat besar," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Presiden Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.
Menteri Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta. Kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, ketiga di luar Pulau Jawa.
"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Baca juga:
Soal Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Sri Mulyani Tunggu Kajian Bappenas
Sandi Nilai Perlu Ada Kajian Komprehensif Jika Ibu Kota Ingin Dipindah
Ibu Kota Baru Harus Terapkan Teknologi Digital
Bos BKPM Sebut Pemindahan Ibukota Beri Angin Segar Bagi Investor
Ibu Kota Pindah, Pemerintah Ingin Lokasi Baru Punya Akses Langsung ke Pantai