Ketua Komisi III DPR minta pengadilan tunduk UU KPK

Aziz menegaskan, aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum.

Ketua Komisi III DPR meminta pengadilan tunduk pada aturan khusus dalam hal proses penyelidikan KPK. Pasalnya aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum.

"Dalam konteks adanya banding oleh KPK, pihak pengadilan juga harus menghormati asas lex specialis terhadap hukum acara yang diatur dalam undang-undang KPK, yaitu undang-undang 30 tahun 2002," kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di kawasan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).

‎Menurutnya ada beberapa peraturan khusus dalam konteks kerja-kerja KPK. Misalnya pasal 1 ayat 3 dan pasal 4, tentang penyelidikan harus dari anggota polisi.

Kemudian penetapan tersangka harus dilakukan pada saat ditingkatkannya proses penyidikan. Tahapan-tahapan penetapan tersangka ini juga pengadilan harus mengatur menghormati asas-asas lex specialis yang telah diatur dalam undang-undang KPK.

"Sehingga asas hukum itu ada yang namanya asas lex specialis derogat legi generalis, aturan undang-undang yang telah diatur secara khusus. Maka harus diberlakukan (harus dihormati) dibandingkan hukum yang mengatur sebelumnya," ujarnya.
‎
Di sisi lain mengenai praperadilan, bagi Aziz ada tiga praperadilan yang mengabulkan permohonan tersangka yang mengajukan.

"Bahwa di dalam hukum, memang yang namanya praperadilan itu tidak dapat dinyatakan banding. Namun sejak dibatalkannya pasal 82 ayat 2 oleh Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya banding di dalam praperadilan," pungkasnya.

Baca juga:
Fahri Hamzah sebut BG dan Hadi Poernomo korban penganiayaan KPK
Di sidang, Novel pertanyakan mengapa ditangkap tengah malam
Novel Baswedan: Penangkapan & penahanan saya tak sesuai hukum acara
Sidang praperadilan, Novel Baswedan ngaku tak punya persiapan khusus
Kalah lagi di praperadilan, KPK berpotensi dituntut secara perdata
Politikus PPP dukung KPK ajukan PK praperadilan Hadi Poernomo