Ketua MPR: Di Eropa 'palu arit' sudah jadi suvenir

Zulkifli berharap, masyarakat untuk tidak bersikap reaktif menyikapi kasus palu arit akhir-akhir ini.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa palu arit sebagai lambang komunis di tanah kelahiran ideologi itu di Eropa Timur sudah menjadi suvenir (cenderamata).

"Di negara aslinya sudah jadi suvenir, bukan ideologi lagi, karena kaos atau barang-barang berlogo palu arit itu sudah langka," katanya dalam Dialog Empat Pilar Kebangsaan di Aula Garuda Mukti, Unair Surabaya, Kamis.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat untuk tidak bersikap reaktif menyikapi kasus palu arit akhir-akhir ini, karena palu arit sebagai ideologi sudah ditinggalkan di Eropa Timur.

"Jangan berlebihan, karena urusan kita juga banyak, kesejahteraan masyarakat, korupsi, darurat narkoba," tuturnya dalam dialog yang juga menampilkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Rektor Unair Moh. Nasih sebagai narasumber.

Dalam acara yang dihadiri ratusan mahasiswa, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan sejumlah anggota MPR Dapil Jawa Timur, seperti Eko Patrio, itu ia mengingatkan kemungkinan ideologi komunis bangkit kembali perlu diwaspadai dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan.

"Tahun 1960-an, Bung Karno sudah berpidato di hadapan Sidang Umum PBB. Beliau menyatakan kami tidak ikut ideologi Barat (kapitalisme/liberalisme) dan Timur (sosialisme/komunisme), kami mempunyai ideologi negara sendiri yakni Pancasila," ujarnya.

Setiba di Tanah Air, Bung Karno ditanya tentang Pancasila itu. "Kalau disimpulkan dalam satu kata, Pancasila adalah kasih sayang. Kalau dirinci dalam beberapa kata, Pancasila adalah kasih sayang, kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat," katanya, mengutip pernyataan Bung Karno.

Ketua Umum DPP PAN itu mencontohkan musyawarah mufakat dalam peresmian jembatan oleh Bupati Bojonegoro pada beberapa waktu lalu yang merupakan salah satu hasil musyawarah mufakat.

"Dengan musyawarah mufakat, penduduk yang memiliki tanah pada dua daerah yang dihubungkan jembatan secara sukarela menyerahkan tanahnya, tanpa minta ganti rugi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena musyawarah mufakat itu memang asli Indonesia," tambahnya.

Gerakan Kemanusiaan Selain Pancasila, pilar kebangsaan lainnya yang penting adalah Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. "Bhinneka Tunggal Ika itu keniscayaan bahwa kita memang berbeda-beda karena ada ribuan etnis, ratusan bahasa, tradisi, dan sebagainya. Justru keragaman itu dapat menjadi sumber kekuatan dan kreativitas," imbuhnya.

Terkait NKRI, Zulkifli Hasan menyebutkan Indonesia sebagai negara kesatuan itu memberi peluang siapapun untuk hidup di manapun dengan hak yang sama.

"Contoh gampangnya, Presiden Joko Widodo itu kelahiran Surakarta, tapi dia bisa menjadi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden," jelasnya.

Baca juga:
Istana: Ada aparat kebablasan terjemahkan perintah presiden soal PKI
Kapolda Sumsel sayangkan warga biarkan penyebaran stiker palu arit
Marak pembubaran, aktivis minta Jokowi jamin kebebasan berkumpul
Aparat gencar razia atribut komunisme di Surakarta
Polisi sita 4 buku The Missing Link G 30 S dari toko swalayan
Propaganda kebangkitan komunis cara lama halangi ungkap peristiwa 65