Ketum PBNU: Kami Punya Pengalaman Pahit Ketika Presiden Gus Dur Dilengserkan
Dia menegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Dia menilai kejadian Gus Dur sebagai catatan yang paling pahit untuk warga NU.
Menyusul munculnya provokasi di media sosial yang menggalang aksi demo memprotes kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum PBNU menegaskan Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan Covid 19. Alasannya, kata dia, Jokowi tidak melakukan pelanggaran hukum dan terbukti justru berusaha keras mengatasi pandemi covid.
"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas," ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj saat menghadiri dialog virtual bersama Menko Polhukam, Mahfud MD terkait penanganan Covid-19, Senin (26/7) kemarin.
-
Mengapa Gus Kikin ditunjuk sebagai Pj Ketua PWNU Jatim? "Untuk mengisi jabatan yang kosong agar organisasi ini bisa berjalan," paparnya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Gus Kikin akan menjalankan tugasnya sebagai Pj Ketua PWNU Jatim? "Ta'aruf dulu, pengenalan apa yang harus dilakukan dan dilanjutkan sebagai suatu inovasi. Ya kita mengalir saja," kata Cicit dari pendiri NU ini.
-
Apa yang digugat Nurul Ghufron ke PTUN? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Dia menegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Dia menilai kejadian Gus Dur sebagai catatan yang paling pahit untuk warga NU.
"Pelengseran Gus Dur itu jadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujarnya.
Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan menteri-menterinya. Dia menilai saat ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis.
"Targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan Menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita system presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," tegasnya.
Baca juga:
Pemberantasan Korupsi Jadi Salah Satu Indikator Jokowi Gagal atau Berhasil Pimpin RI
INFOGRAFIS: Ketentuan Perpanjangan PPKM Level 4 dari 26 Juli-2 Agustus
Jokowi Perintahkan TNI Bantu Distribusi Obat untuk Pasien Covid-19
Jokowi Apresiasi MUI Jadi Bagian Dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Jokowi Akui Pembatasan Aktivitas dan Mobilitas Timbulkan Banyak Kesulitan
Mahfud Sebut Jokowi Tak Bisa Dijatuhkan karena Alasan Covid
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, membenarkan bahwa Jokowi tidak bisa dijatukan karena alasan Covid 19. Sebab tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insyaallah sekarang ini tidak bisa dijatukan karena alasan covid 19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," papar Mahfud.
Dalam dialog yang berlangsung khidmat ini, Kyai Said menambahkan, kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang sempat menerpa salah satu menteri Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, harus diakui berdampak terhadap memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Betapa berat beban pemerintah, saya ngerti, saya tahu, tapi betapa sakitnya rakyat juga Ketika Bansos di korupsi. Ketika seorang Menteri tega-teganya korupsi Bansos wabah ini, masyaallah ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali. Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar Covid, malah bansos di korupsi," keluh Kyai Said.
Dalam situasi pandemi Covid 19 ini, Mahfud mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat, bahwa covid adalah nyata dan perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, serta mengikuti vaksinasi.
"Alhamdulillah PBNU sudah membentuk Satgas Covid, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan Diusahakan untuk bisa Herd Immunity sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama. Usulan-usulannya sudah kami catat," ujar Mahfud MD.
Hadir dalam dialog virtual ini, Menko Polhukam Mahfud MD didampingi seluruh pejabat eselon yakni para deputi, staf ahli dan staf khusus. Sementara Ketum PBNU didampingi Sekjen Helmy Faishal, Wakil Sekjen, dan Ketua PBNU, Robikin Emhas.