KLHK Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Rehabilitasi Lahan Konsesi di Kalsel
"Mereka terkena kewajiban reklamasi di areal konsesinya dan rehabilitasi lahan kritis di sekitar area konsesi. Jika tidak dipenuhi, izin mereka dicabut," kata Saparis
Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Saparis Soedarjanto mengatakan pihaknya sudah meminta para pengusaha yang terkena area kewajiban di areal konsensinya untuk melakukan rehabilitasi. KLHK akan mencabut izin usaha perusahaan yang tidak melakukan rehabilitasi lahan.
Hal ini merespons laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bahwa banjir disebabkan maraknya alih fungsi lahan di Kalsel. Pengalihan fungsi lahan 1,2 juta hektare membuat kawasan hutan di Kalimantan Selatan menjadi kritis dan gundul.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan membahas PKS BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Timur? Pada pembahasan PKS ini turut hadir dari Pemprov Kalimantan Timur Kepala Bagian Kerja Sama Agung M, Kepala Bidang PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) Disperindagkop Syahrani, dan Dinas ESDM Syamsuddin.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa Kementan fokus pada Optimasi Lahan di Kalimantan Tengah? Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan bersama Wakil Gubernur Kalteng dan Kelompok Tani Sidomulyo II secara simbolis melakukan kick off pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa. Kick off ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Saat melakukan Kick Off Kegiatan Konstruksi Upsus Optimasi Lahan Rawa di Desa Buntoi, Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Direktorat Jenderal Perkebunan bertanggungjawab Optimasi Lahan untuk Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu Provinsi dari 11 Provinsi yang memiliki potensi Optimasi lahan sebesar 81.070 ha, dan memiliki Survei Investigasi dan Desain (SID) seluas 3.509 ha.
-
Apa tujuan utama pembentukan KHDTK Labanan di Berau, Kalimantan Timur? Latar belakang dibentuknya KHDTK Labanan ini bermula dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis sekitar tahun 1989. Awalnya kawasan ini merupakan area konsesi IUPHHK PT. Inhutani I Unit Labanan. Mengutip situs samarinda.bsilhk.menhlhk.go.id, proyek kerja sama dengan Pemerintah Prancis ini diberi nama Silvicultural Technique for Regeneration of Logged Over Area in East Kalimantan (STREK). Proyek ini berakhir pada tahun 1996 lalu dilanjutkan kerja sama dengan Uni Eropa melalui Berau Forest Management Project atau BFMP.
-
Siapa yang terlibat dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pra Lapotan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Kalimantan Timur? Kegiatan yang digelar di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/1) ini dihadiri puluhan peserta. Nampak hadir Bupati PPU Makmur Marbun, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan 1 Timur M Syirajuddin, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Pimpinan atau perwakilan dari Perangkat Daerah di Kaltim, serta Lurah dan Camat di Kabupaten PPU.
Saat hujan turun dengan intensitas sedang, hutan tak bisa menyerap air dengan baik. Akibatnya, air hujan mengalir ke sungai dan meluap menjadi banjir.
"Mereka terkena kewajiban reklamasi di areal konsesinya dan rehabilitasi lahan kritis di sekitar area konsesi. Jika tidak dipenuhi, izin mereka dicabut," kata Saparis kepada merdeka.com, Rabu (20/1).
Dia menuturkan dari beberapa perusahaan tersebut ada beberapa perusahaan yang sudah menyelesaikan kewajiban. Serta ada dari mereka yang belum menyelesaikan proses rehabilitasi.
Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK, Karliansyah terdapat 20 perusahaan yang diminta untuk mempercepat rehabilitasi.
"Terkait dengan kewajiban reklamasi, 2 tahun terakhir ini pak dirjen PDSHL sudah minta perusahaan-perusahaan untuk percepat proses rehab DAS, jadi mereka sudah rehab tapi ini percepat," kata Karliansyah.
Karliansyah pun membeberkan terdapat 18 perusahaan yang melakukaan bukaan tambang dan reklamasi. Berikut daftarnya:
1.PD. Baramarta
2.PT. Adaro Indonesia
3.PT. Antang Gunung Meratus
4.PT. Arutmin Indonesia Site Satui
5.PT. Arutmin Indonesia Site Senakin
6.PT. Arutmin Indonesia Tambang Asam-asam
7.PT. Arutmin Indonesia Indonesia Tambang Batulicin
8.PT. Arutmin Indonesia Tambang Kintap
9.PT. Baramega Citra Mulia Persada
10.PT. Borneo Indobara
11.PT. Bumi Rantau Energi
12.PT. Indocement Tunggal Perkasa-Pabrik Tarjun
13.PT. Jorong Barutama Greston
14.PT. Kadya Caraka Mulia
15.PT. Sebuku Iron Lateritic Ores
16.PT. Sumber Kurnia Buana
17.PT. Tunas Inti Abadi
18.PT. Wahana Baratama Mining
Baca juga:
Membandingkan Curah Hujan Penyebab Banjir Awal Tahun di Jakarta dan Kalsel
Rentetan Bencana dan Rusaknya Jantung Khatulistiwa
Distribusi Logistik Korban Banjir di Pedalaman Meratus Kalsel Terkendala Longsor
Pemkot Banjarmasin Gratiskan Layanan Kesehatan di RSUD bagi Warga Terdampak Banjir
KLHK Jawab Tudingan Hutan di Kalsel Gundul: Sampaikan Data Ada Aturan Mainnya