Komisi III DPR: Ada konsesi politik di balik penangkapan Samadikun
"Sebenarnya mudah tapi kenapa lama. Ini bukan dari hukum semata tapi juga konsesi politik China. Pasti ada sesuatu."
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar, Syaiful Bahri Ruray menilai ada konsesi politik di balik penangkapan buronan BLBI, Samadikun Hartono. Hal itu terlihat dari adanya perlakuan berbeda dengan buronan tindak pidana pencucian uang dana nasabah Bank Century Hartawan Aluwi.
"Presiden Jokowi memberikan konsesi politik ke Cina jadi bisa dengan mudah menangkap Samadikun Hartono," kata Saiful dalam diskusi publik bertajuk BLBI yang nyaris terlupa di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu, (23/4).
Syaiful menerangkan, penangkapan Samadikun ini erat kaitannya dengan sejumlah proyek negara Tiongkok yang ada di Indonesia. Semisal proyek LRT dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.
"Sebenarnya mudah tapi kenapa lama. Ini bukan dari hukum semata tapi juga konsesi politik China. Pasti ada sesuatu di balik itu. China dapat konsesi cepat dan bisa mendapat program besar di sini," ungkap Syaiful.
Untuk itu dia menilai, tertangkapnya Samadikun bukan peristiwa hukum yang fenomenal. Sebab ada bisnis politik di dalamnya. China sebagai negara yang memiliki sejarah yang panjang tentang korupsi harus dicermati agar praktiknya tidak meluas di Indonesia.
"China memiliki sejarah korupsi sejak zaman dulu. Saat ini besar kemungkinan kita akan dikuasai China jika kita bodoh. Dalam kasus ini kita harus hati-hati sebab Cina sudah mulai banyak investasi di indonesia," tutup Syaiful.
Barter politik
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Di mana Pak Haryono tinggal? Ia tinggal menetap pada salah satu lorong goa itu.
-
Bagaimana Heru Budi Hartono ingin menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."
-
Bagaimana Hartono Bersaudara memulai kekayaannya? Kekayaan Rudi dan Michael diawali ketika sang ayah mengakuisisi perusahaan rokok kretek yang bangkrut di tahun 1950. Pabrik itulah kemudian diberi nama Djarum.
-
Bagaimana Hartono bersaudara mengembangkan bisnis Djarum? Di bawah kendali kakak beradik ini, tahun 1972 Djarum terus maju dan mulai mengeskpor produk rokoknya ke luar negeri. Tiga tahun berselang, pabrik rokok ini memasarkan Djarum Filter. Merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin. Kemudian diikuti dengan rilisnya Djarum Super pada 1981.
Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said menilai tertangkapnya buron BLBI Samadikun Hartono erat katannya dengan hubungan politik antara China dan Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, China memandang Indonesia memiliki magnet politik yang menguntungkan negeri tirai bambu.
"Di mata Cina, kita punya modal politik. Dia dapat modal keuntungan, dia juga dapat keuntungan. Politik itu urusan bisnis," ungkap Salim.
Salim menjelaskan, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan negara Tiongkok. Sehingga tidak sulit bagi China memberikan izin pemerintah Indonesia menangkap buron yang telah lama dicari itu.
Berbeda dengan negara Singapura yang sulit memberikan akses pemerintah Indonesia menangkap para buronan yang ada di sana. Sebab, uang hasil kejahatan orang Indonesia banyak disimpan di Singapura.
"Kekayaan orang Indonesia itu banyak di Singapura. Kebanyakan para koruptor di kita menyimpan uang di sana dan bagi Singapura itu merupakan investasi. Jadi tidak terlalu mudah Singapura memberikan persetujuan untuk menangkap para buronan," papar Salim.
Sementara itu, Salim menjelaskan sebenarnya Samadikun sudah ada di China sejak lama. Namun pemerintah Indonesia belum bisa menangkapnya karena sebelum era pemerintahan Jokowi, Indonesia dinilai tidak memiliki political capita yang menguntungkan China. Karenanya Indonesia tidak bisa berbuat apapun.
"Dulu ada Samadikun jalan-jalan enggak diapa-apain. Karena enggak ada untungnya untuk China. Mungkin saat itu kita tidak punya political capital," kata Salim.
(mdk/war)