Komisi III Rapat dengan PPATK Bahas Transaksi 300 Triliun di Kemenkeu Hari Ini
Rapat digelar di Kemenkeu. Sahroni mengatakan permasalahan transaksi 300 triliun masih terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan. Hal itu harus segera diungkap ke publik.
Komisi III DPR menggelar rapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hari ini, Selasa (21/3). Rapat tersebut, untuk memperjelas polemik transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi ya jam 15.00 WIB (Komisi III rapat dengan PPATK," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/3).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Mahfud MD ingin menularkan ketegasannya? Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,” pungkas Mahfud MD.
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
Sebelumnya, dia mengatakan permasalahan transaksi 300 triliun masih terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan. Hal itu harus segera diungkap ke publik.
"Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus diungkap. Disebut bukan korupsi, bukan TPPU, lalu apa?" tegasnya.
Rapat dengan Mahfud MD Hari Jumat
Sementara, agenda rapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md akan digelar pada Jumat (24/3).
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menilai tak hanya Mahfud yang bingung dengan temuan tersebut. Masyarakat juga mengalami hal serupa karena tidak ada kejelasan informasi dari polemik tersebut.
"Pak Mahfud saja bingung, apalagi kita yang hanya mendengar," imbuhnya.