Kompolnas: Seluruh warga wajib menjunjung tinggi hukum
Termasuk, Wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto yang dianulir sebagai petahana pada pemilihan kepala daerah menghormati proses hukum yang kini ditangani Polda Sulawesi Selatan.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum. Termasuk, Wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto yang dianulir sebagai petahana pada pemilihan kepala daerah menghormati proses hukum yang kini ditangani Polda Sulawesi Selatan.
"Seluruh warga wajib menjunjung tinggi hukum," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti seperti dilansir Antara, Jakarta, Selasa (19/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada serentak dijalankan? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada dijalankan? Tujuan Pilkada 2024, seperti pemilihan kepala daerah sebelumnya, adalah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dan memastikan pemerintahan yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Meskipun seorang saksi merupakan kepala daerah maupun pejabat, Poengky menegaskan seluruh warga negara Indonesia sama di hadapan hukum.
Poengky menyarankan Danny Pomanto agar memenuhi panggilan penyidik Polda Sulawesi Selatan sebagai saksi terkait kasus yang sedang diselidiki.
Aparat kepolisian berwenang mengambil upaya hukum menerbitkan surat perintah menjemput saksi yang mangkir dua kali pemanggilan.
"Jika tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum maka polisi dapat melakukan panggil paksa," ujar Poengky.
Penyidik Polda Sulawesi Selatan berencana memanggil paksa Wali Kota Makassar Danny Pomanto apabila tidak memenuhi panggilan kedua untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana sosialisasi penyuluhan pada SKPD dan kecamatan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Komisaris Besar Polisi Yudhiawan Wibisono menyebutkan Danny Pomanto sempat mangkir terhadap panggilan pertama penyidik pada Senin (4/6).
Sesuai surat panggilan Nomor : S-Pgl/4124/VI/2018/Ditreskrimsus, penyidik telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Danny Pomanto untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat (22/6).
Danny Pomanto dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran sosialisasi atau penyuluhan pada SKPD/OPD Kecamatan se-Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.
Baca juga:
Calon tunggal, Bawaslu awasi secara khusus Pilwalkot Makassar
Ketua DPRD sebut interpelasi Danny Pomanto diproses usai Lebaran
Usai Lebaran, Polda Sulsel kembali panggil Danny Pomanto
Komentar KPU Sulsel soal banyaknya spanduk ajakan pilih kolom kosong
Pendukung Danny Pomanto serukan coblos kolom kosong di Pilwalkot Makassar
Kembali dilantik jadi wali kota, Danny Pomanto tak penuhi panggilan polisi