KPK Akan Sambangi DPR Besok, Dampingi Wakil Rakyat Isi LHKPN
"Sebagai upaya pencegahan, besok Rabu 20 Maret 2019 KPK akan datang ke DPR untuk lakukan pendampingan pengisian LHKPN," tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyambangi DPR RI untuk mendampingi para wakil rakyat melaporkan kekayaannya, Rabu (20/3) besok.
Hal itu sebagai respon atas surat dari Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang meminta lembaga antirasuah membantu anggota legislatif MPR, DPR, DPD, dan DPRD saat mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Sebagai upaya pencegahan, besok Rabu 20 Maret 2019 KPK akan datang ke DPR untuk lakukan pendampingan pengisian LHKPN," tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).
KPK mengapresiasi upaya DPR untuk tanggap terhadap pelaporan harta kekayaan. Nantinya, tim pegawai Direktorat LHKPN KPK akan datang sebagai fasilitator untuk wakil rakyat yang belum mengisi laporan wajib tersebut.
Sejauh ini, laporan LHKPN anggota legislatif memang masih rendah dibanding instansi pemerintah lain. Terdata, untuk MPR ada empat orang yang belum melapor, DPR dengan 471 orang, DPD 51 orang, dan DPRD 13.358 orang.
Pengisian LHKPN akan dilaksanakan besok mulai Pukul 10.00 WIB di Lobi Gedung Nusantara III DPR RI.
"Semoga dengan adanya koordinasi ini maka tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di sektor politik ini meningkat dan lebih baik ke depan," tutup Febri.
Baca juga:
KPK Harap Pemenang Pilpres 2019 Segera Revisi UU Tipikor
Mantan Itjen Kemenag Ungkap Jual Beli Jabatan Marak Karena Pengawasan Internal Lemah
PPP: Uang Ratusan Juta di Ruang Menteri Agama Honor Jadi Pembicara
Kasus Suap Lelang Jabatan di Kemenag, KPK Duga Jual Pengaruh Banyak di Kementerian
Temuan Uang Rp 180 Juta di Ruang Menag, Ini Kata Wakil Ketua KPK
KPK Sita Uang di Laci Meja Menteri Agama, Wapres JK Duga Dana Operasional
Aktivis Serikat Nurani Rakyat Jambi Gelar Aksi Tutup Mulut di KPK