KPK Buka-bukaan Alasan Mandeknya Kasus Eks Dirut Pelindo II RJ Lino
Anggota Komisi III Benny K Harman mencecar pimpinan KPK terkait kelanjutan kasus mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Ia mempertanyakan kasus itu mandek dan mengingatkan KPK tidak boleh menetapkan tersangka tanpa alat bukti.
Anggota Komisi III Benny K Harman mencecar pimpinan KPK terkait kelanjutan kasus mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Ia mempertanyakan kasus itu mandek dan mengingatkan KPK tidak boleh menetapkan tersangka tanpa alat bukti.
"Kita paham juga maksudnya tidak boleh asal SP3. Supaya KPK tidak main-main kalau buktinya tidak lengkap, tidak boleh menetapkan seseorang menjadi TSK. Tapi begitu dia ditetapkan TSK, tidak boleh lama, lebih dari setahun kasusnya sudah dibawa ke pengadilan," kata Benny dalam RDP Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/11/2019).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang disita KPK dari Syahrul Yasin Limpo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tengah menjalani persidangan. Adapun barang yang diamankan adalah sebuah mobil jenis minibus, yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Wakil Ketua KPK Lode M. Syarif menjawab bahwa penetapan RJ Lino sebagai tersangka sudah memenuhi dua alat bukti. "Jadi jangan sampai ditulis oleh media bahwa RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka belum ada dua alat bukti. Bukan saya yang menetapkan tersangka ya. Tapi ini ada direktur penyelidikan. Tapi setelah kita lihat ada dua alat buktinya," kata Laode.
Tidak Ada Harga Pembanding QCC
Laode menjelaskan RJ Lino menjadi tersangka pengadaan tiga quay container crane (QCC) dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM dari China sebagai penyedia barang. Namun, untuk menghitung kerugian negara atas kasus itu, BPKP dan BPK yang ditunjuk KPK terhambat lantaran pihak dari China tidak kooperatif.
"Apakah pimpinan sebelumnya sudah menetapkan Pak RJ Lino itu belum ada dua alat bukti? Saya katakan sudah ada. Tetapi ketika Jaksa mau masuk ke pengadilan dia harus menghitung secara pasti berapa yang paling eksak kerugian negaranya, di situlah kita minta BPKP. Tapi BPKP lama-lama hampir satu tahun lebih, dua tahun, enggak mau hitung. Saya kurang tahu apa yang terjadi. Setelah kita masuk, kita putuskan, kita pindahkan ke BPK," jelas Laode.
Laode lantas menjabarkan alasan mandeknya kasus RJ Lino. "Alasan pertama karena harga pembandingnya tidak ada, karena dokumen dari China tidak ada. Betul. Waktu itu saya dengan Pak Agus sudah di Beijing mau minta itu di-cancel pertemuannya. Harusnya kan ada harga karena kan barangnya barang China. Harga dari sana berapa? Tidak ada. Setelah itu apa yang kami lakukan sekarang? Karena pihak otoritas China ini memang tidak kooperatif," jelasnya.
"Akhirnya kita minta ahli menghitung komponen satu dua tiga empat per komponen. Nah setelah itu kita bandingkan dengan harga di pasar dunia itu berapa. Itu pun setelah kita guide pak, kita guide. Jadi jangan anggap KPK itu tidak melakukan upaya maksimum. Bahkan ada satu tim forensik kami pergi, pretelin itu semuanya ke tempat lain," tambahnya.
Ia meminta agar Komisi III tidak berasumsi KPK sengaja berlama-lama menangani kasus tersebut. Ia mengakui hingga kini kasus RJ Lino bagai kerikil dan pekerjaan rumah pimpinan KPK.
"Itu penjelasan jujur dari KPK, enggak ada yang kami tutupi dan ini terus terang, ketika rapat terakhir, ini seperti ada kerikil di dalam kaus kaki kita ini, RJ Lino. Kan semuanya jalan. Tapi jangan sampai ditulis bahwa tidak ada dua alat bukti ketika menetapkan tersangka. Kasihan juga pimpinan (KPK)," ia menandaskan.
Diketahui, RJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang.
Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan inefisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)