KPK diminta usut tuntas kasus Pilkada Buton
Pengusutan kasus yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu kini mandek di KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menindak lanjuti kasus dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Buton di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengusutan kasus yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu kini mandek di KPK.
"Kalau begitu, kasus Buton ini berarti pekerjaan rumah yang harus dilakukan KPK. Mereka harus fokus dan menyelesaikan itu," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi saat dihubungi Sabtu (28/11).
Uchok melihat KPK terkesan seperti ogah-ogahan mengusut tuntas kasus sengketa Pilkada Buton. Padahal, dalam dakwaan Akil, disebutkan ada dana yang mengalir dari Samsu Umar Abdul Samiun, yang kini menjadi Bupati Buton.
"KPK ini bisa dianggap masuk angin, harusnya KPK bisa fokus terhadap sembilan sengketa Pilkada itu. Harusnya bisa diselidiki," kata Uchok.
Seperti diketahui, Akil didakwa telah menerima suap dan janji terkait pengurusan sembilan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tujuh di antaranya telah ditindaklanjuti KPK dengan menetapkan sejumlah tersangka.
Terakhir, KPK menetapkan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, sebagai tersangka. Namun, masih terdapat dua sengketa pilkada yang disebut pada dakwaan Akil terindikasi suap dan masih belum ditindaklanjuti KPK. Keduanya yakni Kabupaten Buton yang kini dipimpin Bupati Samsu Umar Abdul Samiun dan Provinsi Jawa Timur yang sekarang dipimpin Gubernur Soekarwo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri berjanji akan mengusut dugaan suap sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan beberapa kepala daerah, salah satunya pilkada Buton. Namun pengusutan harus didukung alat bukti yang cukup sehingga bisa meningkatkan kasusnya.
"Kami tidak akan berhenti mengusut dan pasti akan dituntaskan," kata komisioner KPK Zulkarnain.
Baca juga:
Suap Akil Mochtar, mantan Bupati Pulau Morotai divonis 4 tahun bui
Mantan sopir Muhtar Ependy akui antar uang suap Rp 3 M buat Akil
Akil Mochtar bantah minta uang ke Bupati Morotai
Akil Mochtar sakit, sidang Bupati Morotai kembali ditunda
Sidang perdana mantan Cabup-Cawabup Lebak penyuap Akil Mochtar
KPK ogah buka blokir rekening Akil Mochtar
Sudah dijatuhi pidana, Akil Mochtar ogah jadi saksi Rusli Sibua
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
-
Kapan Atang Sendjaja meninggal? Pada 29 Juli di tahun itu menjadi hari duka bagi AURI.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.