KPK Nilai Biaya Pilkada Serentak Beratkan Keuangan Daerah
Pahala membandingkan anggaran membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan pelaksanaan pemilu. Menurutnya, anggaran untuk membangun SMK hanya Rp2 miliar, sedangkan menyelenggarakan Pemilu butuh sekitar Rp30-40 miliar.
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan khawatir anggaran Pilkada Serentak 2020 dapat membebani daerah, terutama daerah berpendapatan rendah. Dia meminta agar anggaran tersebut bisa ditekan agar lebih efisien.
"Kalau kita bilang biayanya sudah hampir Rp10 triliun (anggaran Pilkada di 270 daerah). Saya hitung-hitung kasar kira-kira satu daerah Rp40 miliar, kira-kira," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Siapa yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
Dia membandingkan anggaran membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan pelaksanaan pemilu. Menurutnya, anggaran untuk membangun SMK hanya Rp2 miliar, sedangkan menyelenggarakan Pemilu butuh sekitar Rp30-40 miliar. Jumlah tersebut jelas memberatkan daerah, terutama daerah yang hanya berpendapatan di bawah Rp1 triliun.
"Lantas dari Rp1 triliun itu, 50 persen lebih untuk gaji, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, sisanya dibagi lagi untuk infrastruktur, lalu tiba-tiba ada Pilkada. Bayangkan betapa beratnya beban buat daerah-daerah miskin," jelasnya.
Pahala menegaskan, sebaiknya para pemangku kepentingan lebih menekan pengeluaran anggaran untuk Pilkada 2020 nanti. Dia menilai, penekanan biaya ini bisa dimulai dari sektor sosialisasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, anggaran untuk sosialisasi pasti bisa ditekan.
"Memang udah dianggarkan (jumlahnya), oke. Hibahnya benar, sudah. Tapi rasanya prestasi sendiri kalo partisipasi pemilih tinggi tapi biaya efisien," tutupnya.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPU Minta Pemerintah Daerah Segera Selesaikan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober
NasDem Buka Pendaftaran Pilkada 2020, Targetkan Menang di Atas 50 Persen
Bikin KTA dan Resmi Jadi Kader PDIP, Gibran Siap Maju Pilkada Solo
Mendagri: Anggaran Pilkada 2020 Cukup
Bantu KPU Hadapi Pilkada Serentak 2020, Mendagri Siap Sokong Data Kependudukan
Bukan Gibran, PDIP Usung Purnomo-Teguh Maju Pilkada Solo
PDIP Tegaskan Anak Petinggi Maju Pilkada 2020 Harus Ikuti Prosedur