KPK periksa 4 saksi kasus e-KTP untuk tersangka Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik). Empat orang itu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto.

2017-08-14 10:58:05

Setnov tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk kasus korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik). Empat orang itu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan para saksi yang akan dilakukan pemeriksaan salah satunya yaitu dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Elvius Dailami, sudah mendatangi gedung KPK guna dilakukan pemeriksaan. Selain itu Elvius juga pernah menjabat sebagai Mantan Sekretaris Diretorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

"Hari ini akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk kasus KTP elektronik tersangka SN," kata Febri dalam keterangan, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Empat saksi yang bakal diperiksa adalah dosen tetap ITB, Lektor, yaitu Munawar Ahmad, Karyawan PT Sucifindo (Persero) yaitu Yan Yan Rudiyantini, Anggota DPR RI yaitu Teguh Juwarno. Dan terakhir direktur fasilitas dana perimbangan dan pinjaman daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Elvius Dailami.

Diketahui sebelumnya, Setya Novanto diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.

Dia disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/msh)

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

dkpp 1 tahun yang lalu

Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS

Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.

Mahkamah Konstitusi 1 tahun yang lalu

DKPP Terima 568 Aduan terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu, Paling Banyak di Sumut

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

dkpp 1 tahun yang lalu

DKPP Terima 568 Aduan terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu, Paling Banyak di Sumut

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

dkpp 1 tahun yang lalu

Kantongi 152 Alat Bukti, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Sahbirin Noor Sesuai Aturan

Anggota Biro Hukum KPK, Mia Suryani menegaskan, pengumpulan ratusan bukti itu sudah sesuai aturan.

Sahbirin Noor 1 tahun yang lalu

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

PKS 1 tahun yang lalu

Pengamat Nilai Ada Masalah Etika Saat KPK Memeriksa Hasto PDIP

Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan

KPK 1 tahun yang lalu

KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi

KPK 1 tahun yang lalu

KPK Periksa Eks Penyidik Kasus Harun Masiku, Kubu Hasto: Jelas Langgar KUHAP

Menurut kubu Hasto, keterangan eks penyidik kasus Harun Masiku tidak valid lantaran tak melihat langsung peristiwa hukumnya.

Hasto Kristiyanto 1 hari yang lalu

KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

KPK 1 tahun yang lalu

KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tersangka Dalam Kasus Harun Masiku

KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.

KPK 1 tahun yang lalu

Sudah Datang ke KPK tapi Batal Diperiksa, Hasto Sebut Penyidik Lagi Sibuk

Sedianya, Hasto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 1 tahun yang lalu

KPK Kumpulkan Barang Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Sahbirin Noor Sebagai Tersangka

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi.

Sahbirin Noor 1 jam lagi