KPK segera verifikasi LHKPN calon kepala daerah

"Kita tidak mampu mempengaruhi proses pencalonan, nanti disangka memihak dan melakukan kampanye hitam," kata Adnan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon kepala daerah. Ratusan calon kepala daerah akan bertarung pada pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

"Kita akan menampung laporannya dan kemudian memverifikasinya. Bagaimanapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan tanda terima kekayaan bagi kepala daerah," terang Adnan saat jumpa pers di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan pada Kamis (23/7).

Untuk waktu verifikasi, Adnan tak dapat memastikan proses tersebut dapat selesai. Pihak KPK, kata dia akan mengusahakan proses verifikasi seluruh calon kepala daerah di seluruh Indonesia dapat berlangsung cepat.

Namun, apabila dalam verifikasi LHKPN menemukan indikasi korupsi, pihak KPK tak bisa langsung bertindak cepat karena akan mempengaruhi kampanye pilkada yang akan berlangsung 28 Agustus sampai 6 Desember 2015.

"Kita tidak mampu mempengaruhi proses pencalonan, nanti disangka memihak dan melakukan kampanye hitam. Setelah mereka terpilih, baru kita akan tindak lanjuti penemuan itu," tutur alumnus jurusan hukum Universitas Indonesia itu.

KPK mengharapkan kampanye Pilkada tak menggunakan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah, pembagian anggaran bagi siswa miskin dan implementasi dana UU Desa.

Baca juga:
Sudah 602 calon kepala daerah serahkan LHKPN ke KPK
Ahok mengaku terhina, uang beli sayur sampai diaudit BPK
Ingin jujur, alasan Kabareskrim belum juga serahkan LHKPN ke KPK
Tekan korupsi, Kapolda Tito minta semua penyidik laporkan hartanya
KPK tegaskan seluruh pejabat negara wajib lapor harta kekayaan