KPK usul BPK diizinkan mengaudit dana parpol
KPK usul BPK diizinkan mengaudit dana parpol. KPK tidak hanya mengusulkan kenaikan dana parpol tapi juga peningkatan aspek akuntabilitas.
Pemerintah menyetujui kenaikan dana partai politik dari semula Rp 108 per suara sah menjadi RP 1.000 per suara sah. Salah satu pengusul kenaikan dana parpol adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, kajian kenaikan dana parpol sudah ada sejak 2009. Kajian yang spesifik tentang partai politik baru dilakukan di tahun 2015 dan 2016.
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Dari sanalah kita baru menyurati otoritas-otoritas yang terkait, termasuk juga kita sampaikan pada presiden bahwa dana yang dialokasikan saat ini untuk parpol tidak akan cukup membiayai parpol," ujar Febri di gedung KPK, Senin (28/8).
Febri juga menjelaskan, yang diusulkan KPK bukan hanya kenaikan dana parpol tapi juga peningkatan aspek akuntabilitas. Perlu ada revisi peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana parpol secara akuntabel. Ini penting untuk mencegah penyimpangan.
Selain itu, lanjut Febri, kenaikan dana parpol harus diletakkan sebagai bagian dari perbaikan atau penguatan partai politik. Karena itu persoalan kode etik dan penegakan kode etik dan juga rekrutmen dalam partai politik itu harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan.
"Kita sudah surati presiden dan sudah koordinasi juga dengan mendagri dan kementerian keuangan, jadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kenaikan dana partai politik. Jadi jangan dikatakan bahwa KPK mengusulkan kenaikan dana parpol secara terpisah dengan aspek akuntabilitas yang lain. Ini suatu paket yang tidak bisa dipisahkan," jelasnya.
Febri belum bisa bicara lebih jauh jika jika dana parpol diselewengkan. Menurutnya, perlu terlebih dulu dibuat regulasi dan aturan tentang akuntabilitas dana parpol. Maksudnya, semua dana parpol bisa diaudit secara langsung oleh auditor negara. Atau diatur aspek keterbukaan publik sesuai UU keterbukaan informasi.
"Kita belum bisa bicara tentang penyimpangan kalau basis aturan yang dilarang dan diperbolehkan mana belum diatur. Ini PR awal dalam upaya perkuat parpol kita," imbuhnya.
Dia menekankan bahwa akuntabilitas dana parpol menjadi penting. Mengingat dana yang digelontorkan merupakan anggaran negara.
"Perlu diatur lebih jelas bagaimana mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban dana APBN ini karena ada peningkatan dari Rp 108 sampai Rp 1.000 kan signifikan dan ada penggunaan uang APBN di sana."
(mdk/noe)