Kronologi pasukan oranye diduga ikut kampanye versi Kadis Kebersihan

Kronologi pasukan oranye diduga ikut kampanye versi Kadis Kebersihan. "Saya sebagai kepala dinas sudah dua kali adain briefing ke komandan regu, sekitar satu bulan sebelumnya saya sudah wanti-wanti anak buah saya nih enggak boleh bermain politik praktis enggak boleh ikut dalam kampanye. Ketahuan sanksinya saya pecat."

Sebanyak 60 orang tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kebersihan terancam dikenakan saksi. Mereka yang sehari-harinya bekerja dengan pasukan oranye ketahuan ikut kampanye.

Kadis Kebersihan DKI, Isnawa Adji, menjelaskan bagaimana awal mulanya pasukan oranye diduga ikut kampanye pasangan nomor urut satu, Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.

"Jadi gini, saya punya pasukan badan air, nah hari Senin katanya (kejadiannya). Saya Selasa dapat foto jam 4 sore, ada 38 pekerja harian lepas badan air Kecamatan Kemayoran dan 25 di Johar Baru," jelasnya kepada wartawan, Kamis (24/11).

Pada foto yang dia terima, puluhan PHL itu memakai pakaian dinas mereka saat bekerja di lapangan. Lengkap pula dengan sepatunya.

"Mereka jam segitu memang mau apel biasanya pagi dan sore," sambungnya.

Saat itu, lanjutnya, anak buahnya didatangi mantan PNS Dinas Kebersihan yang sebelumnya telah dipecat dari jabatannya. Pemecatan dilakukan karena yang bersangkutan memotong uang PHL. Kebetulan, katanya, informasi yang didapat, orang yang dipecat itu kini menjadi timses pasangan cagub-cawagub DKI nomor satu.

Kemudian PHL itu seperti diatur berbaris sambil memegang spanduk Agus-Sylvi. Sebagian PHL ada yang berpose di atas alat berat.

Iswana mengaku langsung menyelidiki dan mengkroscek dengan anak buahnya di lapangan. Pengakuan mereka, kata Isnawa, foto bareng itu karena dipaksa.

"Mereka ngakuin, ada salah satu dari mereka ngeluh ke saya. Bahasanya di paksa sama pemantau saya untuk ikut foto. Cuma saya bilang Anda akan sudah besar sudah saya ingetin, kalau dipaksa kenapa ngacungin tangan dan ikut ketawa-tawa. Anda sebenarnya tahu kalau itu salah, ini resiko. Kemarin langsung sama wakadis di briefing semuanya," tegasnya.

Dia menyayangkan kasus ini sampai terjadi. Padahal, sudah dari jauh-jauh hari dia mengingatkan agar PNS-nya sampai pasukan oranye tak terseret dalam kemelut politik jelang Pilgub DKI.

"Saya sebagai kepala dinas sudah dua kali adain briefing ke komandan regu, sekitar satu bulan sebelumnya saya sudah wanti-wanti anak buah saya nih enggak boleh bermain politik praktis enggak boleh ikut dalam kampanye. Kalau anda sebagai pribadi saya persilakan karena anda semua punya hak politik, tapi tidak boleh mengenakan atribut pemda (atribut pasukan oren) enggak boleh pakai aset Dinas Kebersihan, kalau ketahuan sanksinya saya pecat," jelasnya.

"Termasuk saya sudah larang enggak boleh juga kerja di musim kampanye ini pakai salah satu kaos pasangan calon, boleh itu dipakai di rumah aja lagi tidur misalnya. Pokoknya enggak boleh selama kampanye pemilu, kecuali masa pilkada sudah selesai silakan mau dipakai. Tapi dalam masa kampanye enggak boleh," sambungnya.

Namun, sudah terlanjur. Puluhan PHL nya kini terancam disanksi hingga masa kontrak mereka selesai.

"Saya sudah wanti-wanti sudah dua kali briefing eh malah terjadi lah ini di dua kecamatan. Akhirnya saya langsung lapor Pak Plt, Pak Plt bilang terima kasih ke saya karena langsung lapor. Saya sudah bikin laporan tertulis ke Pak Plt daftar nama-namanya kemudian saya tembuskan ke Kesbang dan inspektorat. Jadi mereka kita skorsing sampai akhir masa kontrak (Desember). Tetapi karena berkaitan dengan kampanye, akan kita lihat skorsing itu sampai dengan pelaksanaan pemilu," ungkapnya.

"Tadi perintah Pak Plt kalau Februari masih bermain gitu lagi ya pecat semua. Jadi masa Januari-Februari saya pelajari dulu mereka. Sementara kekosongan ini tanggung jawab mereka akan saya isi dengan PHL lain untuk masuk ke situ dulu. Mungkin akan ada pengurangan di beberapa titik, kalau tadinya 10 saya kurangi lima," pungkasnya.

Para PHL yang dikenakan sanksi juga dipastikan tak menerima gaji pda bulan nii. "Jadi begini mereka kan menandatangani kontrak mengikuti peraturan yang berlaku, ya tentunya sesuai dengan arahan pak Plt kita melihatnya birokrasi bukan hanya PNS saja karena mereka juga bekerja dengan Pemprov DKI dan mereka memakai atribut kita dan mereka merupakan perpanjangan tangan kita kira-kira gitu," pungkasnya.

Baca juga:
Djarot kaget ada pasukan oranye diskors karena ikut kampanye
Pasukan oranye ketahuan ikut kampanye Agus-Sylvi terancam dipecat
Pemkot Solo keluhkan masih butuh seribu tenaga kebersihan
Sandiaga sebut petugas PPSU ingin adanya peningkatan kesejahteraan
Kisah pasukan oranye di malam takbiran
Beda dengan Ahok, Djarot perbolehkan petugas PPSU libur saat lebaran
Beda Ahok dan Djarot soal petugas PPSU libur saat lebaran