Label Hitam di Surabaya

Tracing Sampel Masif

Tingginya angka penyebaran virus corona di Surabaya tak lepas dari masifnya upaya Pemkot Surabaya melakukan tracing dan pengambilan sampel di berbagai lingkungan masyarakat.

Hal ini diakui oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letjen TNI Doni Monardo, saat berkunjung ke Surabaya bersama Menteri Kesehatan Letjen TNI (pur) Dr. dr Terawan Agus Putranto.

"Tentunya tak mudah untuk mendapatkan informasi daerah yang kawasannya banyak yang positif. Ini langkah yang strategis dan sangat cerdas," jelas Doni, Rabu (3/6).

Doni mengatakan, langkah mitigasi atau pencegahan harus dilakukan agar tidak semakin banyak yang terpapar Covid-19. Langkah sosialisasi yang massif ke masyarakat, juga perlu disampaikan.

"Selama kasus Covid-19 berada di tengah masyarakat, kita tak boleh lengah. Penerapan protokol kesehatan harga mati. Kalau kita abaikan, tak disiplin dan tak menggunakan masker, tak menjaga jarak dan tak rajin cuci tangan, tentu akan membahayakan. Apalagi bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta," imbuhnya.

Upaya Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Ibu Kota Provinsi Jatim, salah satunya dengan menekankan tracing (pelacakan) dan pemetaan suatu wilayah secara masif.

Tri Rismaharini mengatakan ketika pihaknya pertama kali menerima data seseorang dinyatakan positif Covid-19, maka yang dilakukan saat itu adalah melakukan tracing.

"Jadi kami punya beberapa klaster yang ada di Surabaya. Kita tracing, siapa dia, ketemu di mana, kemudian siapa saja di situ," kata Risma, di Surabaya, Rabu (3/6).

Dari hasil tracing itu, lanjut dia, kemudian ditemukan orang dengan resiko (ODR). Dari dasar data tersebut, Pemkot Surabaya mendetailkan siapa saja atau keluarga yang ada di situ.

Ia mencontohkan dalam satu perusahaan setelah dilakukan test ditemukan 1 orang positif, maka satu orang itu langsung dilakukan tracing untuk seluruh keluarganya.

"Dan orang itu kita masukkan sebagai ODR," katanya.

Setelah itu, kata dia, dokter mendatangi rumahnya dan melakukan pemeriksaan. Jika kondisinya berat, maka dimasukkan ke rumah sakit. Namun, jika kondisinya tidak berat orang tersebut dibawa ke Hotel Asrama Haji untuk isolasi.

Namun demikian, dia mengaku ada beberapa yang tidak mau karena mereka menyatakan tidak positif dan ingin melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Nah ketika melakukan isolasi mandiri di rumah itu, kami memberikan makan supaya mereka tidak keluar (rumah). Setiap hari kelurahan mengirim makan 3 kali sehari. Siangnya kita berikan telur dan jamu. Itu mereka isolasi mandiri. Kadang-kadang ada vitamin," ujarnya.

Selain itu, Risma menyatakan saat ini pihaknya terus gencar melakukan rapid test (tes cepat) massal dan swab di beberapa lokasi yang dinilai ada pandemi.

Tanggapan Pemkot Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya menyikapi adanya pelabelan warna hitam maupun merah pekat pada peta persebaran COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu.

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya M. Fikser mengatakan sesuai dengan tahapan protokol masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya ada empat warna dalam peta persebaran COVID-19.

"Empat warna itu adalah hijau, kuning, oranye dan merah. Sedangkan warna merah tua (pekat) dan hitam, tidak ada dalam tahapan protokol itu," kata Fikser, di Surabaya, Jumat (5/6).

Pernyataan Fikser tersebut menanggapi komentar dari Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi yang menyebut Kota Surabaya terlihat berwarna hitam dalam beberapa hari terakhir. Menurut Joni, warna hitam menunjukkan kasus COVID-19 di daerah tersebut lebih dari 1.025 kasus.

Trasmisi Lokal

Menurut M. Fikser, Pemerintah Kota Surabaya lebih fokus terhadap percepatan penanganan COVID-19 dengan pemutusan mata rantai di level bawah dari pada harus mengurusi pelabelan warna.

"Alangkah baiknya jika pemerintah itu lebih fokus bekerja pada penanganan COVID-19. Salah satunya dengan melakukan percepatan-percepatan melalui rapid test massal dan diikuti swab," katanya.

Namun, Fikser menjelaskan dalam pedoman yang telah ditentukan BNPB, warna hijau ada pada level 1 adalah aman. Artinya, risiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif. Sedangkan warna kuning ada pada level 2 adalah risiko ringan. Artinya penyebaran terkendali tetapi ada kemungkinan transmisi lokal.

Kemudian warna oranye pada level 3 adalah risiko sedang. Artinya, risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali. Sedangkan warna merah level 4 adalah risiko tinggi yang berarti penyebaran virus tidak terkendali.

"Jadi ini (warna) yang kami tahu. Kalau warna merah pekat itu kami tidak pernah tahu, apalagi warna hitam. Jadi dalam pemberian warna itu seharusnya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya ini.

Maka dari itu, Fikser menegaskan bahwa berdasarkan tahapan pada pedoman BNPB tersebut warna merah berada pada level tertinggi dan bukan hitam atau merah pekat. Untuk itu, kata dia, jika ada yang menyebut warna merah pekat atau hitam seharusnya bisa menjelaskan kriterianya seperti apa.

"Kalau ada yang menyebut label warna merah pekat dia itu punya level kriterianya seperti apa? Jadi, biarkan pemkot bekerja untuk mengurus warga Surabaya," katanya.