LPDB minta Dinas Koperasi dan UKM lakukan seleksi awal calon mitra
LPDB-KUMKM bersama Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi seluruh Indonesia memperkuat komitmen kerja sama dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, pembinaan, optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun efektifitas pelaksanaan pengalihan dana bergulir.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi seluruh Indonesia memperkuat komitmen kerja sama dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, pembinaan, optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun efektivitas pelaksanaan pengalihan dana bergulir.
Komitmen kerja sama itu akan diwujudkan dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebelumnya pada 2013 kedua belah pihak sudah menandatangani PKS, namun seiring dengan perkembangan saat ini, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan PKS yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan.
"Di mana kerangka PKS tersebut harus didasari pada nilai trust, clear dan clean," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo dalam acara rapat koordinasi kerja sama program penyaluran pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM dengan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (12/10).
LPDB-KUMKM sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen akan mengusung paradigma baru untuk menjadi lembaga inklusif atau terbuka, karena itu dalam penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM akan menjalin kemitraan dan menjadikan dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerah sebagai mitra strategis yang sejalan dengan misi paradigma baru tersebut.
Braman pun mengatakan ke depan LPDB-KUMKM akan membangun sinergi dengan Dinaskop UKM di daerah melalui indikator keberhasilan tiga sukses, yakni sukses menyalurkan dana bergulir, sukses memanfaatkan dana bergulir, serta sukses mengembalikan dana bergulir.
"Mari kita bangun komitmen baru dan paradigma baru yang lebih baik ke depan. Salah satunya melalui perjanjian kerja sama ini. Kita bangun sinergitas yang positif dan saling menguntungkan," ujar Braman.
Sejak tahun 2008 hingga akhir September 2017 LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir kepada 4.300 mitra, dan dimanfaatkan dananya oleh lebih dari 1.014.078 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total dana yang disalurkan lebih dari Rp 8,4 triliun dan menyerap sekitar 1,7 juta tenaga tenaga.
Braman mengungkapkan bahwa keberhasilan LPDB-KUMKM dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja penyalurannya sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemda khususnya Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM. Oleh sebab itu, Braman sangat mengharapkan kerja sama kedua belah pihak terus terjalin dengan baik, khususnya dalam fungsi pembinaan dan kontrol.
"Sehingga dampak manfaatnya dapat lebih memberikan nilai tambah yang cukup berarti bagi kemajuan koperasi dan UMKM ke depan," tukasnya.
Pada tahun 2017, LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,5 triliun. Di mana 40 persen atau sebesar Rp 600 miliar disalurkan melalui koperasi dan 60 persen atau Rp 900 miliar disalurkan melalui lembaga perantara.
"Sangat diharapkan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan seleksi awal terhadap Koperasi dan UKM calon mitra LPDB-KUMKM," pungkas dia.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana DKUKMP Bontang membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha? DKUKMP Kota Bontang bekerja sama dengan Perbankan yang ada dikota bontang untuk dapat membantu Penguatan Modal para Pelaku UMKM yang ada dimota Bontang.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Shopee membantu pelaku UMKM meningkatkan bisnis mereka? Shopee 11.11 Big Sale Kampanye 11.11 Big Sale menciptakan peluang baru bagi brand lokal dan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis lebih kokoh, berdaya, mampu bersaing dalam ekosistem perdagangan online yang kian dinamis. Peningkatan Transaksi 7 Kali Lipat Merespons pencapaian yang luar biasa, tercatat peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dari brand lokal dan UMKM di puncak kampanye dibandingkan hari biasa. Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku usaha lokal memanfaatkan Shopee sebagai mitra yang kuat dalam menciptakan bisnis yang berkesinambungan dan penetrasi pasar digital yang inklusif.
Di era digitalisasi, koperasi dan UKM dituntut harus peka dengan perubahan, mampu berinovasi dan familiar memanfaatkan teknologi informasi. Sebab tahun depan, LPDB-KUMKM akan mulai terapkan financial technology (fintech) sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyaluran dana bergulir.
"Dalam kesempatan ini saya ingin mengimbau mau tidak mau atau suka tidak suka tuntutan teknologi informasi menjadi sebuah kewajiban dalam perubahan manajemen modern agar menjadi lebih kompetitif, yang tidak ingin berubah secara perlahan perusahaannya akan mati berguguran satu demi satu," tandasnya.
Rakor Kerja Sama Program Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM dengan pemerintah daerah mengangkat tema 'Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Menyongsong Paradigma Baru LPDB-KUMKM sebagai Lembaga yang Inklusif'.
Direktur Umum dan Hukum Fitri Rinaldi dalam laporannya mengatakan tujuan diadakan Rakor ini untuk mempercepat dan memperluas akses penyaluran dana bergulir kepada Koperasi dan UKM, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bergulir yang telah disalurkan.
Selain itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan pengalihan program dana bergulir Kemenkop UKM tahun 2007-2008 kepada LPDB-KUMKM, maupun dalam upaya meningkatkan fungsi koordinasi secara berjenjang dan proporsional.
"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam implementasinya kami atur melalui perjanjian kerja sama dengan dinas, di mana finalisasinya akan kita bahas dalam forum ini," ungkap Fitri.
Acara ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia. Sedangkan Dari jajaran direksi LPDB-KUMKM turut hadir antara lain Direktur Pengembangan Usaha Adi Trisnojuwono, Direktur Umum dan Hukum Fitri Rinaldi, Direktur Keuangan Ahmad Nizar, serta Direktur Bisnis Iman Pribadi, Direktur Pembiayaan Syariah Jaenal Aripin.
Rakor ini merupakan tindak lanjut pertemuan bersama LPDB-KUMKM dengan para Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, di Batam beberapa waktu lalu. Hasil Rakor akan ditindaklanjuti dalam acara temu mitra nasional LPDB-KUMKM yang akan digelar di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, pada 19 Oktober 2017 mendatang.