Luhut Ancam Berhentikan Sementara Kepala Daerah Tak Jalankan PPKM Darurat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta, agar Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan aturan tersebut. Jika tidak nantinya mereka akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Hal tersebut seiring dengan perkembangan kasus yang meningkat serta bertambahnya varian baru di banyak negara.
Dalam pelaksanaannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta, agar Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan aturan tersebut. Jika tidak nantinya mereka akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PKM dibuat? PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
"Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara," katanya di Jakarta, Kamis (1/7).
Luhut mengungkapkan, ini sesuai dengan pasal 68 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Serta nantinya juga akan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Pengaturan detailnya akan dikeluarkan melalui instruksi mendagri," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Hal tersebut seiring dengan perkembangan kasus yang meningkat serta bertambahnya varian baru di banyak negara.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan 3 Juli-20 Juli khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7).
Jokowi mengatakan keputusan tersebut sudah didiskusikan dengan menteri hingga para ahli. Kemudian PPKM darurat ini akan dilakukan lebih ketat daripada yang selama ini telah berlaku.
Jokowi mengatakan aturan turunan terkait kebijakan tersebut akan dijelaskan lebih detail Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," kata Jokowi.
Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin pengaturan tersebut. Demi keselamatan bersama.
"Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita," tegas Jokowi.
Baca juga:
Jakarta PPKM Darurat, Wisata Ancol dan Ragunan Kembali Terdampak
Pimpinan DPR Harap PPKM Darurat Dijalani Dengan Sungguh-sungguh
Kebijakan Lockdown Dinilai Lebih Efektif Dibandingkan PPKM Darurat
KAI Masih Tunggu Aturan Operasional KA Jarak Jauh Saat PPKM Darurat
VIDEO: Super Ketat, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3-20 Juli
Ada PPKM Darurat, BCA Sesuaikan Jam Operasional Hingga Pukul 14.00