Mahfud Md Tegaskan Tidak Ada Diplomasi untuk Natuna: Itu Sudah Selesai
Menurut dia, Indonesia akan tetap menjaga kedaulatan negara. Terkait tindakan tegas terhadap nelayan-nelayan asing, Mahfud menyerahkannya kepada Panglima TNI dan Bakamla.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan laut Natuna. Meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa peningkatan patroli ini bukan untuk berperang.
"Iya dong. Kita mau menormalkan patroli, sehingga lebih proporsional. Kita sekali lagi enggak mau perang karena tidak ada konflik di situ, jadi untuk apa perang? Kita meningkatkan proporsionalitas patroli aja," jelas Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1/2020).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kapan Letjen Muhammad Saleh Mustafa menjabat sebagai Pangkostrad? Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad sejak Desember 2023 lalu.
Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah tak akan menjalankan diplomasi terkait Natuna. "Diplomasi lain jalan, tetapi diplomasi tidak untuk Natuna. Itu sudah selesai," ucapnya.
Menurut dia, Indonesia akan tetap menjaga kedaulatan negara. Terkait tindakan tegas terhadap nelayan-nelayan asing, Mahfud menyerahkannya kepada Panglima TNI dan Bakamla.
"Ya nanti lah prinsipnya kita jaga kedaulatan. Soal taktis itu biar dikerjain oleh lapangan, seperti Panglima, Angkatan Laut, Bakamla. Tapi yang jelas payungnya kita pertahankan kedaulatan, dan itu sudah hak sah kita tidak ada nego," ujarnya.
Meski ada masalah ini, Mahfud memastikan bahwa hubungan Indonesia-China tetap berjalan dengan baik. China diketahui menjadi salah satu negara terbesar yang berinvestasi langsung ke Indonesia
"Yang lain jalan terus. Kan hubungan kita dengan China baik," kata Mahfud.
Baru-baru ini, kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno Marsudi usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.
Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Menurut Retno. ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982.
Retno mengatakan pemerintah juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.
"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," pungkasnya.
Baca juga:
Ketegasan Indonesia Hadapi Manuver China di Natuna, Siapkan Operasi Siaga Tempur
Wilayah Indonesia ini Jadi Rebutan Negara Lain
Soal Sengketa Natuna, Presiden PKS Minta Jokowi Tertibkan Anak Buah
RI Diminta Tegas Soal Natuna, Bedakan Antara Investasi dan Kedaulatan Negara
Pencurian Ikan di Natuna, Jimly Sebut Penenggelaman Kapal Perlu Dijalankan Lagi
Kemarin Lunak, Kini Menko Luhut Tegas Soal Kedaulatan Negara di Natuna