Mantan Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp279 Miliar
Jaksa penuntut umum meyakini Maryono telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama.
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 279.627.008.399,35 atas pemberian fasilitas pembiayaan dari perusahaan BUMN tersebut kepada sejumlah perusahaan. Jaksa penuntut umum meyakini Maryono telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama.
"Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi," ujar jaksa dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (22/3).
-
Apa tuntutan jaksa untuk Sadikin Rusli terkait perannya dalam kasus korupsi BTS Kominfo? Tuntutan Jaksa "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadikin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana peran Sadikin Rusli dalam kasus korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
-
Kapan kasus korupsi tata niaga timah terjadi? Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dari kasus tata niaga Timah. Nama Harvey Moeis dan Helena Lim menjadi penyumbang baru dari dari kasus korupsi yang terjadi rentang waktu 2015 hingga 2022 dan telah membuat rugi negara hingga triliunan.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Jaksa menyebut Maryono melakukan tindak pidana tersebut bersama Widi Kusuma selaku pendiri dan pengelola PT Anak Usaha Semesta sebagai pemilik merek Branche Bistro yang juga menantu Maryono.
Kemudian bersama pemilik sekaligus Direktur PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar, pemilik sekaligus Komisaris PT Pelangi Putera Mandiri Ghofir Effendi, dan Ichsan Hassan selaku Komisaris Utama PT Titanium Property.
Jaksa menyebut Maryono memerintahkan petugas BTN cabang Jakarta Harmoni dan Samarinda untuk segera memproses permohonan kredit yang diajukan oleh PT Titanium Property dan PT Pelangi Putera Mandiri. Maryono memutuskan memberikan persetujuan kredit yang diajukan kedua perusahaan tersebut.
"Padahal, perusahaan dimaksud tidak layak untuk memperoleh fasilitas kredit karena permohonan pengajuan kredit yang diajukan tidak memenuhi persyaratan," kata jaksa.
Maryono disebut memerintahkan Kepala Cabang PT BTN Tbk Samarinda untuk menggunakan dana pengurusan sertifikat membantu pembayaran kewajiban bunga kredit PT Pelangi Putera Mandiri. Selain itu, Maryono juga disebut jaksa memberikan persetujuan kredit yang diajukan oleh PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.
Jaksa menyebut, sebelum dan setelah dilakukan akad kredit, Maryono menerima sejumlah uang dari Ichsan, Yunan Anwar, serta Ghofir Effendi. Pemberian dilakukan melalui Widi Kusuma Purwanto yang tak lain adalah menantunya.
Jaksa menilai Maryono telah memperkaya diri sendiri dan Widi Kusuma sebesar Rp 4.506.000.000, memperkaya Yunan Anwar dan Ghofir Effendi melalui PT Pelangi Putera Mandiri sebesar Rp 114,9 miliar, serta memperkaya Ichsan Hassan melalui PT Titanium Property sebesar Rp 164.727.008.399,35.
"Yang merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp 279.627.008.399,35 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," kata Jaksa.
Jaksa menilai perbuatan tersebut di antaranya bertentangan dengan Pasal 3 angka 4, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
Kemudian Surat Edaran Direksi PT BTN Tbk nomor: 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedure Commercial Loan PT BTN Tbk, Lampiran Kebijakan Ketentuan Produk No. Indeks 003/P/CL/HCL Angka 3.1.3 Poin C 2 dan 10 Sub Poin 5.5.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Eks Dirut BTN Maryono Hadapi Dakwaan Kasus Gratifikasi
BTN Siapkan Skema KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan di Bawah Rp 4 Juta/Bulan
Suku Bunga KPR Bank BTN Terus Turun Selama Pandemi Covid-19
Imbas Pandemi, BTN Catat Rumah Tapak Kini Lebih Diminati Dibanding Apartemen
BTN Syariah Bidik Pembiayaan Perumahan di Kota Sekitar Jakarta