Mantan Kepala BPPN jalani sidang perdana kasus BLBI dalam kondisi sakit
Setelah JPU membacakan surta dakwaan sepanjang 50 halaman, tim kuasa hukum menyampaikan kliennya akan mengajukan eksepsi pada pekan depan. Salah satu kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat menjalani sidang perdana ini, kliennya dalam kondisi sakit. Syafruddin disebut sakit sejak 5 Mei.
Tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Badan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (14/5). Dalam sidang perdana itu, Syafruddin didampingi tim kuasa hukum yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.
Setelah JPU membacakan surta dakwaan sepanjang 50 halaman, tim kuasa hukum menyampaikan kliennya akan mengajukan eksepsi pada pekan depan. Salah satu kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat menjalani sidang perdana ini, kliennya dalam kondisi sakit. Syafruddin disebut sakit sejak 5 Mei.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Hendarman Supandji menyeleksi Jaksa untuk menangani kasus BLBI? Hendarman menegaskan, padahal sudah menyeleksi ketat 35 jaksa unggulan dan tahan banting untuk menangani kasus BLBI.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana caranya aset BLBI dimanfaatkan? Aset-aset sitaan itu diberikan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman RI.
-
Apa itu teks argumentasi menurut KBBI? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.
-
Kapan kasus DBD di Jakarta mencapai puncaknya? Trend kasus DBD akan meningkat pasca El Nino dan pola kenaikan per bulannya khas pada musim penghujan dan sama dari tahun ke tahun akan mulai meningkat Desember, puncak April, lalu kembali turun," terangnya.
"Sejak 5 Mei 2018, klien kami mengalami demam tinggi, sesak nafas dan sudah diperiksa di klinik KPK. Tapi tak mengalami perubahan," ujarnya.
"Pada pagi ini sengaja memaksakan hadir di persidangan agar bisa mendengarkan dakwaan," tambahnya.
Tim kuasa hukum kemudian meminta hakim agar memerintahkan kepada JPU, agar Syafruddin diperiksa di rumah sakit. Rumah sakit yang diminta yaitu RSPAD atau RSCM. Hakim meminta agar tim kuasa hukum mengajukan surat kepada JPU.
"Surat sudah kami serahkan kepada JPU," kata Yusril.
Dalam surat dakwaan, Syafruddin disebut melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meskipun Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar. Hal ini disebut bertentangan dengan TAP MPR RI Nomor: X/MPR/2001.
JPU KPK menyebut Syafrudin telah menyalahgunakan kewenangannya karena mengeluarkan kebijakan penghapusan utang BDNI atau melanggar Pasal 53 ayat 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN yang menegaskan bahwa terkait Penanganan Kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset dalam Restrukturisasi terdakwa selaku Kepala BPPN hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penghapusbukuan.
Atas perbuatannya, Syafruddin disebut telah menguntungkan Sjamsul Nursalim dengan dana sebesar Rp 4,5 triliun lebih. "Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjorojakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih S Nursalim menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4.580.000.000.000 berdasarkan laporan hasil.investigasi BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017," terang salah seorang JPU KPK, Haerudin.
Baca juga:
Mantan Kepala BPPN jalani sidang perdana kasus BLBI,
Eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung besok jalani sidang perdana
Kasus SKL BLBI, Syafruddin Arsyad jalani sidang perdana 14 Mei
KPK tunggu jadwal sidang perdana eks Kepala BPPN terkait kasus BLBI
KPK batal rekrut penyidik Polri Irhamni
KPK surati Polri, minta penyidik Irhamni untuk usut kasus BLBI