LIVE

Mantan Ketua Komisi II diperiksa KPK soal proyek e-KTP

Mantan Ketua Komisi II diperiksa KPK soal proyek e-KTP. Enam orang saksi lainnya adalah Yosep Sumartono, pensiunan PNS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Annabella M. Kalumata karyawan PT. Polyartha Provitama, Ferry Haryanto, Direktur Utama PT. Polyartha Provitama, Lina Rawung, swasta.

Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil beberapa saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Irman. Dari tujuh orang saksi yang diperiksa, salah satunya adalah mantan Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014 Fraksi Golkar, Chairuman Harahap.

Pemeriksaan Chairuman hari ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya setelah pada hari Senin (10/11) dan Selasa (11/11).

Pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan pemeriksaan Chairuman hari ini sebagai pemeriksaan lanjutan guna proses penyidikan yang sedang berlangsung.

"Iya diperiksa sebagai saksi untuk Irman. Masih seputar kasus yang tengah disidik," ujar Yuyuk, Senin (7/11).

Enam orang saksi lainnya adalah Yosep Sumartono, pensiunan PNS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Annabella M. Kalumata karyawan PT. Polyartha Provitama, Ferry Haryanto, Direktur Utama PT. Polyartha Provitama, Lina Rawung, swasta.

Rudiyanto, Direktur Utama PT. Badan Klasifikasi Indonesia sekaligus Mantan Vice President Strategic Business Unit Rekayasa dan Transportasi PT. Sucofindo. Terakhir, ada Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, yang menjadi daftar saksi hari ini.

Terkait pemeriksaan saksi dalam kasus ini, KPK sebelumnya pernah memanggil mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Mantan Menteri Keuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, dan mantan Ketua Komisi II DPR menggantikan Chairuman Harahap, Agun Gunanjar.

Seperti diketahui terkait korupsi e-KTP, sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yakni Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

(mdk/rhm)
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

kasus korupsi
KPK Bakal Jemput Paksa Sahbirin Noor Bila Mangkir Lagi Pemeriksaan Kasus Korupsi Proyek Kalsel

KPK pun meminta agar Sahbirin dapat kooperatif dalam pemeriksaan kali ini usai mangkir dari jadwal pemeriksaan pada Senin (18/11) kemarin.

Sahbirin Noor
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

PKS
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

PKS
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.

Mensesneg Pratikno
Basuki Hadimuljono jadi Kepala OIKN, Ketua Komisi II DPR Dorong Proyek IKN Bisa Dipercepat

Ketua Komisi II DPR mendukung penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

Basuki Hadimuljono
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah akan Dituangkan di PKPU

Komisi II bersama KPU akan melakukan rapat konsinyering untuk membahas putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Mengintip Setumpuk Berkas Tuntutan SYL, Tebalnya Berlapis Capai 1.576 Halaman

Berkas tuntutan yang telah disiapkan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga mencapai ribuan halaman.

sidang syl live
Pernah Sebut OTT KPK Kampungan, Luhut Kini Pamer Program LKPP untuk Cegah Suap

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

Luhut Binsar Pandjaitan
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha

Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.

LKPP
Ada 4 Laporan kepada Menag dan Wamenag di KPK

Selama pada proses telaah, KPK bakal mengecek dokumen terkait.

menag gus yaqut
DKPP Kumpulkan 518 Penyelenggara Pemilu dalam Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar

Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

dkpp