Marak Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Pantau 35 Kepala Daerah di Jateng
"Tim Korsupgah sedang pantau 35 Bupati/Walikota termasuk ASN. Kenapa ASN dipantau KPK? Sebab posisi jual beli masih ada rekrutmen sampai duduk jabatan termasuk perizinan," kata Wakil KPK Basaria Pandjaitan.
Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau gerak gerik Kepala Daerah di Jawa Tengah. Pemantauan dilakukan karena potensi penyelewengan dana APBD dan APBN.
"Tim Korsupgah sedang pantau 35 Bupati/Walikota termasuk ASN. Kenapa ASN dipantau KPK? Sebab posisi jual beli masih ada rekrutmen sampai duduk jabatan termasuk perizinan," kata Wakil KPK Basaria Pandjaitan di Semarang, Senin (1/4).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Dia menyebut, mengimbau kepada kepala daerah untuk tidak menyelewengkan dana anggaran APBD dan APBN. Seperti contoh penyelewengan salah satunya pada dana desa, di mana kepala desa mengembalikan sebagian uang kepada kepala daerah atau kepala daerah yang belum paham dan membelanjakan dana tersebut untuk pribadi.
"Total ada 80 persen dalam bentuk suap, termasuk pengadaan barang dan jasa, mark up dan lain-lain. Itu sebabnya jadi fokus KPK," ujarnya.
Lebih lanjut, tim Korsupgah terdiri dari delapan yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.
"Ini sudah bekerja dan memantau. Kami ingatkan jangan sekali-sekali main-main," jelasnya.
Basaria menyarankan kepala daerah agar berkoordinasi dengan KPK jika membutuhkan pemahaman dan pelatihan agar tidak salah langkah dalam memakai anggaran.
"Jangan sungkan tanya ke tim kita. Minta buat pelatihan, tim kita akan datang, daripada harus ada OTT lagi. Supaya jangan sampai salah langkah," imbuhnya.
Tim unit Korsupgah KPK, lanjutnya, siap kapanpun melakukan penindakan di kantor atau tempat kepala daerah yang menjadi pantauannya. Oleh karenanya, dia meminta para kepala daerah tidak ceroboh dalam segala hal.
"Segala bentuk kalau ada penyelewengan terpantaunya lebih cepat. Jadi tim Korsupgah setiap saat ada di tempat bapak dan ibu. Akan ada peringatan lebih dulu, satu dua kali tidak berhenti, langsung kami lakukan penindakan," tutup Basaria Pandjaitan.
Baca juga:
Jelang Pencoblosan, KPK akan Buka Nama-nama Caleg DPR yang Patuh Lapor LHKPN
Buka Rapat Komite Advokasi, Ridwan Kamil Ungkap 12 Modus Korupsi Pemerintah & Swasta
Geledah Kantor Krakatau Steel, KPK Sita Dokumen Proyek
Mahfud Ajak KPK Buat Forum Milenial Antikorupsi
KPK Geledah Kantor Kemenag Gresik Terkait Kasus Jual Beli Jabatan