Masuk Puncak Kemarau, Ketua DPR Ingatkan Mitigasi & Antisipasi Bencana Kekeringan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah dan berbagai instansi terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang sudah mulai memasuki puncaknya. Puan juga mengingatkan pentingnya mitigasi bencana kekeringan yang kerap terjadi saat kemarau.

"Pemerintah perlu melakukan persiapan dan antisipasi serta memetakan wilayah rawan kekeringan. Terutama wilayah yang terkena kekeringan ekstrem, ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir bulan September," kata Puan, Kamis (1/8/2024).

Untuk diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan ekstrem di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah daerah di Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Banten juga mengalami kekeringan. Berdasarkan analisis, mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih.

Selain itu, Puan juga mengingatkan pentingnya meningkatkan frekuensi dan kapasitas air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan sehingga distribusi air bersih untuk warga dapat segera disalurkan.

"Penting juga memperhatikan dampak kekeringan di sektor pertanian karena ketiadaan air dapat mempengaruhi produksi tani. Pastikan waduk untuk pengairan dalam keadaan cukup selama masa musim kemarau," jelas mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan juga meminta Pemerintah mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah yang kerap mengalami karhutla seperti di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-instansi terkait.

"Karhutla marak terjadi saat musim kemarau datang. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengetatan patroli. Siapkan juga fasilitas pendukung dan infrastruktur untuk memadamkan api," terang Puan.

Cucu Bung Karno itu menggarisbawahi upaya mitigasi berkelanjutan yang harus dilakukan mengingat Indonesia sebagai daerah tropis memiliki banyak potensi bencana. Untuk mitigasi kekeringan, Puan mendorong agar Pemerintah memperkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.

"Berikan edukasi kepada masyarakat upaya-upaya yang dapat dilakukan saat kekeringan. Termasuk sosialisasi antisipasi terjadinya karhutla," jelasnya.

Dengan langkah komprehensif dan kolaboratif, Puan berharap dampak buruk kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Dan Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikan bantuan-bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan," tutup Puan.