Megawati Sentil Keras Polri: Saya Suruh Fraksi di DPR Masukin Polri ke Kemendagri, Gelisah Toh?
Dia mengatakan, selama ini jenderal polisi jarang tersentuh hukum.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyentil keras Polri. Dia mengatakan, selama ini jenderal polisi jarang tersentuh hukum.
Padahal, kata Megawati, jenderal polisi merupakan penanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di tubuh Polri. Megawati mengaku kasihan pada anggota Polri.
- Kapolri soal Polisi Pelaku Pemerasan Penonton DWP: Saya Tidak Pernah Ragu untuk Tindak Tegas!
- Marak Kasus Polisi Tembak Warga, DPR Anggap Anggota Polri Masih Perlu Dipersenjatai
- Momen Megawati Tunjuk-Tunjuk Jenderal TNI, Ngegas Sindir Kapolri Jika Polisi Berani Tangkap
- Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
"Eh, Pak Polri dengerin ya. Loh iya, yang bawah-bawah suka kasian saya lihat. Sudah capek," kata Megawati dalam acara Peluncuran Buku Todung Mulya Lubis, Kamis (12/12).
Megawati mengungkit konflik antara masyarakat Papua dan Freeport di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Saat itu, Polri terlibat. Namun, yang ditangkap karena dianggap bersalah dalam konflik itu bukan jenderal melainkan polisi berpangkat rendah.
"Anehnya nggak ada loh jenderal yang ditangkap. Selalu kan keroco yang ditangkap. Karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya. Kesel saya. Masa gitu. Terangkan dong," ujar Megawati.
Dorong Polri di Bawah Kemendagi
Ketua Umum PDIP ini merasa heran kenapa jenderal polisi tak pernah dihukum atas kesalahannya. Dia lalu mengaku sudah meminta fraksi PDIP di DPR untuk mendorong Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Heh Polri, aku ini yang bikin kamu Polri. Ini aja, saya suruh fraksi saya, pengen tahu saja gimana sih reaksinya. Nanti kalau gini terus masukkin ke Kemendagri, gelisah toh? Gelisah toh? Gelisah toh?" kata Megawati dengan nada tinggi.
Setelah meminta fraksi PDIP mendorong Polri berada di bawah Kemendagri, kata Megawati, banyak yang panik. Mereka meminta agar Polri tidak dileburkan ke Kemendagri.
"Sudah pada minta, Polri tetap aja Polri. Gimana saya nggak segini (pegeng leher). Eh gila dong," ucapnya.
Megawati kemudian meminta anak buahnya untuk mencari data para jenderal polisi yang melakukan pelanggaran tapi tak pernah dihukum.
"Ayo coba cari data. Di dalam ini persoalan pasti yang dihukum-hukum, nggak dipecat para jenderal. Saya kan pernah presiden. Kok kesalahan dilimpahkan ke anak buah. Padahal anak buah kalau tidak diperintah, diturunin pangkatnya," tuturnya.
PDIP Usul Polri di Bawah Kemendagri
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus melempar usulan ke DPR soal Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu ia lontarkan saat menyinggung dugaan intervensi Polri dalam Pilkada 2024.
"Perlu diketahui bahwa kami (PDIP) sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) lalu.