Mendagri: 4,5 Juta warga belum dapat e-KTP itu salah saya
Menurut Tjahjo, blanko e-KTP direncanakan selesai pada bulan Maret ini dan akan dicetak pada bulan April mendatang.
Kasus mega proyek pengadaan e-KTP hingga saat ini masih terus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hingga saat ini dia masih terus mengawasi proyek kelanjutan pembuatan e-KTP di Indonesia.
"Kita tetap jalan ya. Ini ya saya kira perlu dicermati. Perhari ini sudah 96,10 orang yang merekam data kependudukan. Ada 4,5 juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP nya karena lelang 2016 saya batalkan. Mudah-mudahan Maret-April ini mulai proses," kata Tjahjo, di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Rabu (15/3), Jakarta.
Tjahjo juga mengatakan 4,5 juta warga yang belum mendapatkan e-KTP adalah kesalahannya. Keterlambatan e-KTP ini semata-mata adalah bentuk kehati-hatian pemerintah agar tidak ada masalah di kemudian hari.
"Soal 4,5 juta belum mendapatkan blanko e-KTP ya salah saya lah tapi ini demi menciptakan yang clean and clear tidak ada mark-up tidak ada masalah di kemudian hari e-KTP," ujarnya.
Menurutnya, blanko e-KTP direncanakan selesai pada bulan Maret ini dan akan dicetak pada bulan April mendatang. "Selesai blanko, mudah-mudahan Maret ini selesai tender kita kontrak April cetak bertahap," tambahnya.
Selain itu, dia juga menanggapi pendapat Presiden Joko Widodo yang mengatakan dana 5,9 triliun untuk proyek cuma ubah dari selembar kertas ke plastik saja tidak dijalani dengan sistem yang baik. Menurutnya wajar saja jika presiden marah karena proyek itu tidak berjalan dengan semestinya.
"Ya kalo anggaran Rp 6 triliun digunakan penuh, saya kira data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi sistemnya bagus e-KTP nya bagus, tapi kalau harga harga e-KTP yang harga 4.700 dimahalkan menjadi 16.000 hasilnya sejelek itu wajar kalo Pak Presiden marah kecewa." tuturnya.
Dia juga menambahkan jika dana dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun dapat digunakan dengan baik maka Indonesia akan bisa membuat e-KTP yang bagus seperti di negara-negara asing. "Kalau Rp 6 triliun bisa digunakan optimal kan akan bagus," pungkasnya.
-
Siapa Eko Prawoto? Dilansir dari Wikipedia, Eko Prawoto merupakan seorang arsitek legendaris dari Indonesia. Pria kelahiran Purworejo, Agustus 1958 itu menerjuni dunia arsitektur sejak menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Baca juga:
Soal peran Ganjar di korupsi e-KTP, KPK sebut lihat di persidangan
Setnov terseret kasus e-KTP, Agung Laksono minta kader Golkar tenang
Apa kata Bung Hatta kalau lihat politikus rame-rame korupsi e-KTP
Serangan balik DPR ke KPK usai kasus e-KTP masuk persidangan
Pemred merdeka.com: Didik Supriyanto dalam dakwaan e-KTP bukan saya!
Membandingkan e-KTP di Indonesia dan MyKad di Malaysia