Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Arus urbanisasi dari daerah ke Pulau Jawa sudah semakin masif.
Mendagri Ungkap Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan di desa menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Atas fenomena tingginya urbanisasi, Mendagri mengingatkan untuk belajar dari negara maju seperti Jepang yang hampir 90 persen masyarakatnya tinggal di metropolitan.
Foto: Mendagri Tito Karnavian
Kondisi tersebut membuat biaya hidup lebih tinggi, sehingga yang dipikirkan hanya meraih pendidikan tinggi dan bekerja keras sehingga melupakan pernikahan.
Foto: Ilustrasi urbanisasi
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Konferensi Pers The 6th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai National Representative (NR) Indonesia dalam ASCN 2023 di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, Rabu (12/7).
merdeka.com
"Adanya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan," ujar Mendagri.
Ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa, salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023, bahkan dana desa sudah digelontorkan sejak tahun 2015 dan berhasil membuat pembangunan di desa bangkit bergeliat.
merdeka.com
"Kami Kemendagri juga memperkuat kemampuan pada kepala desa, karena selama ini kepala desa telah berubah bukan lagi manajemen komunitas informal, sekarang menjadi pemimpin informal pemerintahan, sebagai birokrat yang mengelola uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, para kepala desa juga harus punya kemampuan kewirausahaan untuk bangun potensi desa," urai Mendagri. Ia mencontohkan, salah satu desa di daerah Kutai yang bisa menghasilkan Rp50 miliar per tahun. Dengan dana tersebut, pemerintah desanya bisa membangun banyak hal, bahkan bisa memerangi stunting, kemiskinan, dan membangun infrastruktur saluran air dengan Dana Desa dan pendapatan lainnya. "Karena itu kita berharap desa menjadi sentra ekonomi baru, tidak hanya di kota saja," tandas Mendagri.