Mendagri sebut pengumuman tersangka calon kepala daerah kewenangan KPK
Mendagri sebut pengumuman tersangka calon kepala daerah kewenangan KPK. Politikus asal PDIP ini menjabarkan masing-masing instansi memiliki kewenangannya masing-masing. Instansi lain, kata Tjahjo tak berhak mengintervensi instansi yang lainnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara tentang pro dan kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengumumkan nama-nama peserta Pilkada 2018 yang terjerat kasus korupsi. Menurut Tjahjo, masing-masing lembaga termasuk KPK memiliki prosedurnya sendiri-sendiri.
"Masing-masing instansi atau lembaga ada protapnya sendiri. Kepolisian dan Kejaksaan memang ada kebijakan (menunda proses hukum) sampai Pilkada selesai. Tetapi KPK tidak. Saya kira ya enggak bisa dipaksa," ujar Tjahjo usai membuka acara Konsolidasi Pelaksanaan dan Penanaman Modal Nasional di Sleman, Selasa (13/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
Politikus asal PDIP ini menjabarkan masing-masing instansi memiliki kewenangannya masing-masing. Instansi lain, kata Tjahjo tak berhak mengintervensi instansi yang lainnya.
"Saya kira tak bisa mengintervensi lembaga lain. Seperti saya punya SOP sendiri. Lembaga lain juga punya SOP sendiri. Kan sulit," ucap Tjahjo.
Tjahjo menjabarkan meskipun ada imbauan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang meminta agar KPK menunda pengumuman nama tersebut tetapi kewenangan tetap ada di KPK. Itu, kata Tjahjo, hanya himbauan sifatnya.
Tjahjo menambahkan bahwa pihaknya menekankan agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 musti bebas dari praktik-praktik yang bisa menciderainya. Pilkada Serentak 2018, lanjut Tjahjo harus bisa menjadi pesta demokrasi yang bermartabat.
"Kita harus hilangkan politik uang. Hilangkan kampanye yang berujar kebencian. Kita adu konsep. Adu gagasan," tegas Tjahjo.
Baca juga:
NasDem minta KPK tetap lanjutkan penetapan tersangka calon kepala daerah
Fadli Zon minta Wiranto tanggung jawab usul penundaan proses hukum kepala daerah
Ini komentar JK soal Wiranto minta KPK tunda proses hukum calon kepala daerah
Politikus PKS ini nilai OTT KPK untuk bersih-bersih calon kepala daerah yang buruk
Ketua Komisi II dukung KPK proses hukum kasus korupsi calon kepala daerah