Menkes Budi Gunadi Buka Suara Soal Kabar Cawe-Cawe Pemilihan Ketua PMI
Budi menegaskan PMI merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki aturan tersendiri.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kabar intervensi pemilihan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI). Budi membantah ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan ketua umum PMI periode 2024-2029.
Budi mengaku tak pernah memberikan rekomendasi agar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009–2014, Agung Laksono menjadi Ketua PMI.
- Menteri P2MI Temui PMI Sakit di Majalengka, Minta Anak Buah Lacak Perusahaan Penyalur
- Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran
- Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
- Menkes Jawab Kabar Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo: Aku Mau Menteri Penerangan
Budi menegaskan PMI merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki aturan tersendiri. Untuk itu, Budi mengaku tak mencampuri masalah organisasi luar.
"Enggak ada, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai. Kita tidak ikut campur urusan organisasi di luar," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).
Serahkan Kisruh Pimpinan ke Internal PMI
Dia menyerahkan kepada PMI soal kepengurusan di organisasinya. Budi menuturkan dirinya juga tak memiliki wewenang menentukan Ketua PMI.
"Kita menyerahkan itu kepada PMI, anyway yang pilih juga bukan menteri kan yang milih adalah ketua-ketua wilayah PMI," jelas Budi.
Kemenkes Bantah Intervensi Pemilihan Ketua PMI
Senada dengan Budi, Kemenkes sebelumnya juga menegaskan tidak terlibat dalam proses pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang akan berlangsung pada Desember 2024. Tuduhan mengenai intervensi dan penyediaan dana untuk mendukung calon tertentu dinyatakan tidak berdasar.
"Kemenkes menghormati independensi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan mandiri. Kami tidak memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam proses pemilihan internal PMI.” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Aji Muhawarman Minggu (1/12).
Kemenkes mendukung penuh PMI sebagai mitra strategis dalam program-program kemanusiaan, namun hubungan ini murni didasari pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Kami menegaskan kembali bahwa keterlibatan Kemenkes dalam Munas PMI tidak pernah terjadi, apalagi dengan tujuan politis.
Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi dan memastikan kebenaran sebelum menyebarkannya.
“Fokus utama kami adalah meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap proses pemilihan Ketua Umum PMI berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi,” tambah Aji.
Dengan klarifikasi ini, Kemenkes berharap semua pihak dapat memahami posisi dan komitmen kementerian dalam menjaga profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Munas Tandingan PMI Agung Laksono
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat masa jabatan 2009–2014 yang maju sebagai kandidat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029, Agung Laksono, menepis isu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin ikut campur dalam kontestasi ketua umum PMI.
"Bapak Menkes sudah mampu mengelola instansinya dengan baik, jadi sama sekali tidak ada yang disebut dia ikut terlibat dalam persoalan kontestasi ketua umum PMI ini. Jadi, saya bantah pernyataan itu," ujar Agung ditemui di Jakarta, Jumat (6/12).
Agung mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI menyusul Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 lembaga kemanusiaan tersebut yang akan diselenggarakan pada 8-10 Desember 2024 mendatang.
Industri Plasma
Terkait pembentukan industri plasma darah di Indonesia, Agung menyatakan terbuka untuk hal tersebut asal dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah maupun undang-undang.
"Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan, baik yang ada di PMI maupun diatur oleh pemerintah melalui PP atau Permenkes atau UU, maka wajib diikuti oleh semua yang bersangkutan. Kami akan kembali kepada aturan, jangan sampai ada bisnis yang berlangsung tanpa aturan-aturan yang berlaku," katanya.
Ia menegaskan, jika terpilih menjadi Ketua Umum PMI, pihaknya tidak akan melarang apabila memang ada teknologi-teknologi baru dan usaha-usaha terkait plasma darah di Indonesia asal digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Monggo, silakan, asal dengan ketentuan yang berlaku, tetapi, karena PMI adalah lembaga kemanusiaan, bukan lembaga bisnis, maka itu harus diperhitungkan sebaik-baiknya, kebutuhan (plasma) jangan sampai ada kelangkaan," ucapnya.
Jusuf Kalla Kembali Terpilih Jadi Ketua PMI
Menkes Budi hadir dalam Munas ke-22 PMI yang menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua secara aklamasi.
Ketua PMI Jawa Barat Adang Rocjana menyebutkan, keputusan tersebut disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri atas pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Dia menambahkan, mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.
“Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI,” ujar Adang yang memimpin sidang pleno kedua Munas PMI tersebut.