Menko Polhukam Bentuk Desk Pemilu dan Pilkada Diisi 19 Kementerian Lembaga, Ini Tugasnya

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada sesuai Kepmenko No.10 tahun 2024.

Hadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat koordinasi penyelenggara pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam Selasa (9/7).

"Dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada 2024 Kemenko Polhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada," ujar Hadi.

Dengan adanya desk ini, Hadi berharap permasalahan pilkada serentak dapat bisa dikoordinasikan. Dia ingin pilkada serentak bersejarah ini bisa berjalan aman dan lancar.

"Dengan demikian diharapkan permasalahan yang kemungkinan menjadi hambatan dalam pilkada serentak dapat dikoordinasikan, dapat diatasi, dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Hadi menjelaskan, kementerian dan lembaga di desk ini sudah dibagi-bagi tugasnya. Pertama sinergitas tugas BSSN dan Kominfo dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.

Kedua, sinergi tugas antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, melalui forum bersama sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) dalam penanganan tahapan pilkada juga diperankan.

"Nanti setelah rakor ini saya juga akan membuka rakor gakkumdu sehingga pelaksanaan pilkada serentak benar-benar bisa diatasi, dan diselesaikan apabila terjadi permasalahan," imbuhnya.

Kemudian, ada juga sinergitas antara TNI/Polri dan BIN untuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik guna mengantisipasi gangguan keamanan.

"Tahun 2024 adalah tahun bersejarah, kenapa? Karena pilkada serentak dilakukan tahun ini. Akibatnya apa, aparat keamanan baik TNI polri akan dibagi habis di setiap kabupaten/ provinsi, sehingga diharapkan tidak ada gangguan sedikitpun," ucapnya.

"Oleh karena itu, aparat intelijen supaya benar-benar memetakan dimana wilayah-wilayah yang kemungkinan terjadi kerawanan, sehingga bisa kita antisipasi," jelasnya.

Selain itu, ada sinergitas pemerintah dengan penyelenggara pilkada dalam memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan pilkada serenta. Dia meminta pemda turut berpartisipasi membantu KPU dan Bawaslu di daerah.

"Apabila di wilayah itu belum ada tempat untuk petugas KPUD maupun Bawaslu, Pemda memiliki kewajiban menyiapkan agar proses pilkada serentak berjalan baik," ucap Hadi.

Berikut 19 kementerian/lembaga di desk pemilu pilkada:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam)

2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

3. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

4. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM)

5. Perludem

6. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo)

9. BPPN/Bappenas

10. Kejaksaan Agung

11. TNI

12. Polri

13. KASN

14. BIN

15. BSSN

16. Bawaslu

17. KPU

18. DKPP

19. KSP.