Menko Polhukam minta tak ada demo saat minggu tenang pilkada

Menko Polhukam minta tak ada demo saat minggu tenang Pilkada. Wiranto menambahkan, demonstrasi bisa saja menimbulkan kericuhan. "Kalau minggu tenang diwarnai kericuhan dengan hal-hal yang negatif, itu namanya tidak sesuai dengan niat atau semangat minggu tenang itu," ujarnya.

Jelang Pilkada Serentak, beredar kabar sejumlah akan ada demonstrasi pada tangga; 11,12 dan 14 Februari. Menko Polhukam Wiranto mengimbau tak ada demonstrasi yang dilakukan saat minggu tenang Pilkada Serentak tahun 2017.

Wiranto berharap minggu tenang diisi dengan keadaan yang tenang pula. Sebab, kata dia, minggu tenang saatnya bagi masyarakat untuk dapat berpikir jernih sebelum memilih calon pemimpin di daerahnya pada 15 Februari mendatang.

"Minggu tenang tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang memicu sentimen publik, mempengaruhi publik ya. Minggu tenang itu masyarakat pemilih diharapkan bisa mendapatkan kontemplasi untuk memilih yang terbaik, ini kan memilih pemimpin, pemimpin yang punya kompetensi, punya kualitas," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/2).

Wiranto menambahkan, demonstrasi bisa saja menimbulkan kericuhan. Sehingga bila itu terjadi sama saja merusak jalannya minggu tenang yang memang seharusnya berjalan tenang tanpa adanya kegiatan yang dapat mengganggu masyarakat.

"Kalau minggu tenang diwarnai kericuhan dengan hal-hal yang negatif, itu namanya tidak sesuai dengan niat atau semangat minggu tenang itu," ujarnya.

Meski demikian, Wiranto enggan mengomentari apakah pernyataannya itu menyiratkan bahwa adanya pelarangan demonstrasi saat minggu tenang Pilkada Serentak. "Jangan diterjemahkan sendiri, dengarkan penjelasan saya. Jangan diterjemahkan, jangan ditambah-tambahi ya," ujarnya.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak akan memasuki minggu tenang pada 12-14 Februari. Sementara, pemilihan akan digelar pada 15 Februari.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan adanya informasi rencana demonstrasi besar-besaran pada masa tenang Pilkada Serentak 2017. Polri selaku penanggung jawab keamanan mengimbau agar hal seperti itu tidak dilakukan.

"Hari ini kami imbau jangan melakukan tindakan yang mengganggu masyarakat, terutama tanggal 12, 13, 14, karena itu adalah hari tenang," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/2).

Boy menjelaskan Polri terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pengamanan masa tenang Pilkada Serentak 2017 yang berlangsung pada 12, 13 dan 14 Februari 2017.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pemaparan Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/1) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pilkada dengan profesional dan benar-benar disiplin. Hal ini perlu dilakukan setelah dirinya mengaku mendapatkan memperoleh informasi adanya rencana demo besar-besaran pada masa tenang Pilkada.

Baca juga:
Menko Polhukam bertemu Jaksa Agung Australia, bahas terorisme
Wiranto tegaskan tak ada yang halangi SBY bertemu Presiden Jokowi
Wiranto: Banyak pemimpin jadi pembesar, orientasinya sedot kekayaan
Wiranto soal Sylviana & korupsi masjid: Jangan ragukan fakta hukum
Wiranto: Banyak pemimpin jadi pembesar, orientasinya sedot kekayaan