Menkominfo Targetkan RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Oktober 2020
Menkominfo Targetkan RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Oktober 2020. Plate mengatakan RUU tersebut memang harus dikebut pembahasannya. Apalagi negara-negara lain sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menargetkan untuk mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Dia menargetkan pembahasan itu selesai dibahas bersama DPR sejak Januari dan disahkan pada Oktober 2020.
"Ditargetkan bulan Desember tahun ini draft RUU tersebut akan dikirimkan ke DPR agar bisa dibahas bersama DPR dan dari bulan Januari hingga Juli 2020 diharapkan dapat disahkan jadi UU pada bulan Oktober," kata Plate dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Plate mengatakan RUU tersebut memang harus dikebut pembahasannya. Apalagi negara-negara lain sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi.
"126-nya sudah mempunyai legislasi perlindungan data pribadi. Termasuk negara-negara Asean yang sudah jauh terlebih dahulu menyiapkan UU Perlindungan Data Pribadi," ungkapnya.
Perkembangan teknologi yang terjadi di berbagai belahan dunia begitu pesat. Presiden Joko Widodo berharap pemanfaatan terhadap teknologi saat ini, tidak merusak keadaban bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur," kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Jokowi menambahkan, perkembangan teknologi harus dibarengi kewaspadaan terhadap kejahatan siber dan penyalahgunaan data.
"Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi," katanya.
Oleh karena itu, Jokowi berharap segara diterbitkan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan data. Sehingga, masyarakat merasa terlindungi atas data-data pribadinya.
"Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi! Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," katanya.
"Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju," tegas Jokowi.
Baca juga:
Salah Ucap Komisi I saat RDP, Menkominfo Sebut Keseleo Lidah
Menkominfo Johnny soal Pajak Netflix: Saya Harus Bicarakan Dulu dengan Menkeu
HUT OPM 1 Desember, Menkominfo Tegaskan Tak Ada Pembatasan Internet
Soal Percepatan Smart City, Menkominfo Johnny sebut Ada Fulus Beres
Menkominfo Johnny Tak Ingin Sesumbar Targetkan Jumlah Unicorn Baru
Menkominfo Johnny: Tak Ada Pembatasan Internet Tapi Jangan Bikin Kacau