MenpanRB: Perampingan Jabatan Tidak Termasuk Camat dan Lurah
Politikus PDIP itu menjelaskan, tujuan perampingan yang dikehendaki Presiden Joko Widodo atau Jokowi ialah guna memudahkan pelayanan masyarakat secara cepat. Selain itu juga mempermudah izin kepada investor.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Tjahjo Kumolo menegaskan, reformasi birokrasi merupakan bentuk perampingan birokrasi.
"Perampingan ya bukan pemangkasan yang dilaksanakan secara teliti, secara hati-hati, secara cermat. Yang diawali oleh KemenpanRB," katanya di Komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menjalankan Reformasi Birokrasi Tematik? Dalam RB Tematik, Pemprov Kaltim telah melakukan serangkaian kegiatan maupun sosialisasi dan capaiannya penurunan angka kemiskinan saat ini telah menurun, pengadaan barang dan jasa juga tertinggi, investasi juga bagus dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedang dibangun.
-
Apa yang berhasil diraih oleh Pemprov Kaltim di bidang reformasi birokrasi? Pemprov Kaltim bersama beberapa Pemprov lain menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik pada semua tema tahun 2023.
-
Kapan Umbul Pelem mengalami renovasi besar-besaran? Keberadaan mata air ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun pada tahun 2018 dilakukan renovasi besar-besaran di sana selama setahun.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan kondisi TK Gudang Peluru? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. "Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK," ucap Heru.
-
Bagaimana Kirab Tedhak Loji dilakukan? Menjelang abad ke-20, yaitu pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IX, pelaksanaan Tedhak Loji digambarkan sangat megah. Para prajurit keraton berjalan membawa panji-panji kebesaran. Sementara Sri Sunan bersama residen Belanda duduk di dalam Kereta Kuda Kencana yang ditarik 8 ekor kuda Australia. Sedangkan putra mahkota dan residen duduk di kereta kuda lain yang ditarik 6 ekor kuda, diikuti oleh barisan para pangeran yang juga menunggang kuda. Ratusan abdi dalem mengiringi dengan berjalan kaki. Sebagian dari mereka membawa benda-benda pusaka dan regalia.
-
Bagaimana proses kepergian Wibowo Wirjodiprodjo? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
Menurutnya, beberapa jabatan di pemerintahan akan dirampingkan. Namun begitu, beberapa jabatan di tingkat daerah tidak mengalami perampingan.
"Seperti kepala kantor, seperti camat, kepala kelurahan, kemudian satker-satker yang fungsinya fungsi melayani itu tidak dirampingkan," ujarnya.
Politikus PDIP itu menjelaskan, tujuan perampingan yang dikehendaki Presiden Joko Widodo atau Jokowi ialah guna memudahkan pelayanan masyarakat secara cepat. Selain itu juga mempermudah izin kepada investor.
"Yang kedua adalah dalam rangka untuk bisa memberikan izin kepada investor baik pusat, daerah maupun ke luar negeri sehingga perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi," terangnya.
Sembilan Langkah Reformasi Birokrasi
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
SE tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi. Langkah dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan.
Dilaporkan setkab.go.id, hasil identifikasi dan pemetaan jabatan eselon harus disampaikan kepada Menteri PAN-R dalam bentuk softcopy selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Desember 2019.
Proses transformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan, dan menurut SE Menteri PANRB ini, dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020.
Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk penyederhanaan eselon pada pidato pelantikannya bulan lalu. Presiden menyebut hanya ingin ada dua eselon saja.
Penyelarasan Kebutuhan Anggaran
Kementerian PANRB juga akan melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran pada jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Para pimpinan instansi pun diminta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait.
"Hal ini dilakukan agar setiap pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis, agile (lincah), dan profesional untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik," demikian bunyi SE tersebut.
Adapun tata cara pengalihan jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V menjadi jabatan fungsional, menurut SE ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PANRB melalui pengangkatan inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan fungsional secara khusus.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com