Menteri Hadi Berkomitmen Beri Perlindungan Aset Milik Muhammadiyah
Hadi mengatakan, apabila set Muhammadiyah belum memiliki sertifikat, maka segera dibuatkan. Tujuannya, agar aset ormas Islam tersebut tidak diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memastikan, pemerintah memberikan perlindungan atas seluruh aset Muhammadiyah yang belum memiliki sertifikat dengan verifikasi dan sertifikasi aset.
Saat mengunjungi kantor PP Muhammadiyah, dia mengatakan, apabila set Muhammadiyah belum memiliki sertifikat, maka segera dibuatkan. Tujuannya, agar aset ormas Islam tersebut tidak diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
-
Kapan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan pensiun? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya. Laki-laki yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 20 Mei 2020 sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke-23 akan pensiun pada pertengahan tahun ini.
-
Apa yang terjadi pada Airul Harahap di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin? Salah seorang pengurus ponpes itu, Ustaz Ahmad Karimudin menyatakan mereka mendapat laporan bahwa santri itu tersengat listrik.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
-
Apa yang dilakukan Hadi Tjahjanto kepada anggota Marinir? “Marinir? Coba saya cek marinir beneran apa enggak,” kata Hadi Tjahjanto.
-
Kapan Pondok Pesantren Musthafawiyah didirikan? Didirikan Abad 20 Melansir dari beberapa sumber, ponpes ini didirikan pada 12 November 1912 oleh Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
“Muhammadiyah memiliki aset begitu banyak. Universitas ada ratusan, ada ribuan sekolah, dan ada rumah sakit termasuk klinik-klinik semua akan kita backup,” katanya di Jakarta, Kamis (11/8).
Hadi berjanji memberikan sertifikat untuk aset-aset milik Muhammadiyah di seluruh daerah. Bahkan purnawirawan TNI-AU itu memerintahkan seluruh kantor BPN di wilayah untuk membantu menerbitkan sertifikat tersebut.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan aset milik Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia harus dijaga mengingat seluruh aset Muhammadiyah bukan milik perorangan, tapi milik organisasi.
“Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdiri sebelum Republik ini berdiri. Tentu seluruh asetnya milik organisasi bukan perorangan. Seluruh asetnya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” ungkapnya seperti dilansir dari Antara.
Selain tersebar di seluruh pelosok Indonesia, lanjut Haedar, aset Muhammadiyah juga ada di luar negeri sehingga perlu untuk menjaga aset-aset tersebut. Salah satu upayanya dengan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membuatkan sertifikatnya.
“Kami juga mendukung kementerian yang mendukung usaha kami, karena langkah seperti itu usaha-usaha Muhammadiyah di berbagai bidang akan lebih mudah dirasakan langsung masyarakat. Muhammadiyah tidak pernah menguasai aset yang bukan miliknya,” tutup Haedar.
(mdk/fik)